Komisi III Desak Dinas PUPR Lakukan Percepatan Pembangunan

BOGOR – Komisi III DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kota Bogor, Rabu (7/5/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun kritis tersebut, para anggota DPRD menyampaikan sejumlah catatan penting yang mencerminkan perhatian terhadap kualitas layanan publik dan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat.

Ketua Komisi III, Heri Cahyono, menyoroti persoalan klasik yang tak kunjung selesai, yaitu keberadaan bangunan liar di atas saluran sungai. Hal ini dinilainya menjadi penyebab utama tersumbatnya aliran air dan berkontribusi terhadap banjir di beberapa titik Kota Bogor.

“Sudah sering terjadi. Ini perlu ketegasan. Koordinasi harus dilakukan lintas sektor, dari PUPR hingga kelurahan dan kecamatan,” ujar Heri.

Heri juga menyampaikan bahwa kunjungan ini juga dimaksudkan untuk melihat manajemen internal Dinas PUPR secara langsung. Menurutnya, sebagai dinas teknis yang paling bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, Dinas PUPR harus memiliki manajemen yang tertib, SDM yang mencukupi, serta perencanaan kerja yang sistematis dan akuntabel.

“Kami ingin melihat bagaimana manajemen PUPR bekerja, apa saja kendalanya, bagaimana beban kerja SDM-nya, dan seperti apa rencana ke depan. Ini penting agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan warga,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya menekankan perlunya percepatan pembangunan jembatan dan tembok penahan tebing (TPT) sebagai langkah antisipatif terhadap bencana alam, terutama longsor. Ia juga mendorong agar alokasi anggaran infrastruktur dapat ditingkatkan guna menghindari keterlambatan pekerjaan di lapangan.

Ia juga kembali menekankan pentingnya transparansi dalam proses pembebasan lahan. Ia mengingatkan agar Dinas PUPR berhati-hati dan tidak membuka ruang untuk praktik mark-up harga tanah yang dapat merugikan keuangan daerah.

“Jangan ada main-main mark up yang bisa merugikan keuangan daerah. Itu harus diperhatikan atau berurusan dengan APH,” tegasnya.

Anggota Komisi III lainnya, Nasya Kharisa Lestari Lestari, menyoroti proyek Jembatan Kebon Pedes yang dianggap krusial bagi mobilitas warga. Ia mendesak Dinas PUPR agar segera merealisasikan pembangunan jembatan tersebut mengingat urgensi dan tingginya kebutuhan masyarakat.

Kemudian, Subhan menyampaikan bahwa rencana pembangunan di kawasan Batu Tulis, khususnya terkait pembebasan lahan, harus dilakukan secara partisipatif. Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sejak awal agar tidak terjadi penolakan atau konflik sosial di kemudian hari.

Dalam hal pemeliharaan infrastruktur dasar, Murtado meminta agar perbaikan jalan-jalan rusak di wilayah permukiman segera dilakukan. Ia menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai lambannya penanganan jalan yang berlubang atau rusak parah.

Senada, Abdul Rasyid menambahkan bahwa akses jalan di sekitar pasar-pasar tradisional juga perlu menjadi perhatian. Ia menilai bahwa jalan yang rusak di area pasar mengganggu kegiatan ekonomi warga dan dapat membahayakan keselamatan.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan mendorong peningkatan kinerja Dinas PUPR dalam mewujudkan infrastruktur yang aman, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah Kota Bogor.