STB

Komisi I DPR RI Minta Swasta Percepat Distribusi STB

<p><em><strong>Pemerintah Daerah Diperbolehkan Anggarkan Pengadaan Set Top Box<&sol;strong><&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p>BOGOR &&num;8211&semi; Komisi I DPR RI bersama Kementrian Komunikasi dan Informatika &lpar;Kominfo&rpar; melakukan evaluasi soal migrasi siaran televisi analog ke digital di Hotel Bogor Icon&comma; Kecamatan Tanah Sareal pada Senin &lpar;5&sol;12&sol;2022&rpar; siang&period; Dalam hal ini yang utama dibahas adalah isu Set Top Box &lpar;STB&rpar;&comma; pihaknya juga meminta swasta untuk mempercepat distribusi STB dan sangat memperbolehkan apabila pemerintah daerah menganggarkan pembelian STB untuk masyarakat kurang mampu&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Direktur Penyiaran Kementerian Kominfo&comma; Geryantika Kurnia mengatakan dalam rapat ini dibahas soal migrasi siaran analog ke digital&comma; terutama soal isu STB&period; Dari rapat bersama ini diutarakan secara nasional penyaluran STB yang dilakukan oleh swasta sangat kecil yaitu berkisar 5&comma;3 persen&period; Sedangkan dari Pemerintah pendistribusian telah mencapai 100 persen&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Jadi STB gratis ini buat masyarakat miskin ini jumlah totalnya 5&comma;6 juta&period; Total 5&comma;6 juta ini berasal dari swasta yang memenangkan seleksi atau evaluasi infrastruktur digital&period; Nah dari komitmen ya&comma; dari grup SCM&comma; Indosiar dan SCTV&comma; komitmen ya sekitar 1&comma;2 juta STB untuk keluarga miskin&period; Yang kedua&comma; dari MNC grup&comma; RCTI dan Global tv itu sekitar 1&comma;1 juta STB&period; Kemudian grup Metro&comma; sekitar 700 ribu STB&comma; kemudian grup Trans itu 600 ribu STB&period; Kemudian RTV 500 ribu STB&comma; Viva 150 ribu STB&comma;&&num;8221&semi; ungkap Geryantika kepada wartawan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia melanjutkan&comma; dari hasil evaluasi hanya 5&comma;3 persen dari swasta&comma; sedangkan sisanya tadi 5&comma;6 total swasta itu 4&comma;3 juta STB&period; Berarti ada 1&comma;3 juta yang kurang dan itu baru oleh pemerintah&period; Pemerintah sendiri sudah mendistribusikan STB ini sekitar 1&comma;2 juta STB dan hampir 100 persen&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Jadi yang dievaluasi itu adalah gimana&period; Caranya mempercepat agar komitmen STB dari swasta ini terdistribusikan&comma;&&num;8221&semi; terangnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Geryantika memaparkan&comma; migrasi analog ke digital ini secara aturan undang undang dilaksanakan 2 November 2022&period; Itu udah terlaksana pada saat 2 november itu sekitar 230 kabupaten&sol;kota&period; Kemudian kemarin Alhamdulillah ada 25 kabupaten&sol;kota lagi Bandung dan sekitarnya&comma; kemudian Yogyakarta&comma; Solo dan sekitarnya&comma; Semarang dan sekitarnya&comma; kemudian Batam dan sekitarnya sudah ASO juga&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Jadi 230 nambah 25 berarti hampir 255 kabupaten&sol;kota yang sudah selesai tadi Komisi I DPR RI minta sebelum di ASO-kan itu distribusi STB ya harus selesai&period; Kota Bogor ini&comma; termasuk yang sudah ASO tanggal 2 November jadi Jabodetabek itu Jakarta secara keseluruhan kemudian Bogor kemudian Depok&comma; Bekasi dan Tanggerang itu sudah selesai karena distribusi STB ya 479 ribu sudah distribusi semua&period; Jadi masih ada tersisa dari totalnya itu kita kan luas ada 514 kabupaten&sol;kota&period; Jadi isunya tadi hanya itu aja sih STB&comma; dan harus segera dilaksanakan&comma;&&num;8221&semi; beber Geryantika&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sementara itu&comma; Wakil Ketua MPR RI&comma; Syarief Hasan mengatakan&comma; jadi memang kesiapan pemerintah yang bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Swasta &lpar;LPS&rpar; memang perlu untuk lebih ditingkatkan&comma; karena ternyata masih banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan STB&period; Sehingga secara keseluruhan jauh di bawah target&comma; tetapi karena sesuai dengan UU mereka harus melakukan migrasi 02 November 2022&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Mengingat rendahnya penyaluran secara nasional&comma; merasa untuk memanggil Menteri Kominfo dan para owner LPS untuk mengevaluasi komitmen bagaimana komitmen penyaluran&comma;&&num;8221&semi; tutur Syarief Hasan yang juga Anggota Komisi I DPR RI di Hotel Bogor Icon&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Karena kalau kita mengikuti data untuk orang miskin yang paling penting&comma; ternyata masih jauh dari harapan kami&period; Terkait dari swasta masih rendah&comma; rencana akan memanggil menteri dan owner&comma; sedang diagendakan&comma;&&num;8221&semi; pungkas Syarief Hasan&period;<&sol;p>&NewLine;

Recent Posts

Pesan Dedie Rachim untuk Peserta FTBI: Percaya Diri dan Junjung Budi Pekerti

BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, secara resmi melepas para pelajar perwakilan Kota…

1 hari ago

Aplikasi SOLUSI, Perkuat Pendataan dan Promosi UMKM

BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan,…

1 hari ago

Cabor Bela Diri Panen Emas Porprov, Pemkot Bogor Segera Bangun Arena Laga Tangkas dan Lapangan Olahraga Baru

BOGOR - Sebagai bentuk apresiasi atas capaian prestasi atlet pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV…

1 hari ago

Karate Kota Bogor Akhirnya Kembali Raih Dua Emas di Porprov Jabar

Cabang olahraga (cabor) karate Kota Bogor berhasil mengakhiri puasa medali emas selama 23 tahun pada…

2 hari ago

Kelola Sampah Organik Jadi Kompos Lewat Program Swam, Kelurahan Margajaya Tarik Perhatian Delegasi Asing

BOGOR – Pemerintah Kelurahan Margajaya, Kota Bogor, menghadirkan terobosan pengelolaan sampah organik berbasis rumah tangga…

2 hari ago

Kelurahan Lawanggintung Ajukan Pemasangan Titik Baru Hidran Pascakebakaran

BOGOR – Pemerintah Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mempercepat langkah pemulihan bagi warga…

2 hari ago

This website uses cookies.