Ketua DPRD Kota Bogor Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan Bantu Daerah

BOGOR – Kebijakan PPKM Darurat sudah diberlakukan di Kota Bogor. Untuk terus menyempurnakan langkah dan kebijakan penanganan pandemi, koordinasi masih terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor.

Melalui zoom meeting, rapat kordinasi antara Pemkot dengan DPRD Kota Bogor pun digelar, Minggu (4/7/2021).

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyampaikan bahwa kinerja Pemkot Bogor dan Satgas Covid-19 Kota Bogor sudah sangat baik dalam menangani masalah lonjakan pasien.

Namun, ia meminta agar Pemkot Bogor membuka komunikasi dengan pemerintah pusat agar diturunkannya bantuan ke Kota Bogor, khusus penyediaan oksigen, obat dan tenaga kesehatan (nakes).

“Saran saya untuk pak wali. Karena kondisi sudah diluar kendali kita semuanya, maka perlu disuarakan bersama seluruh pemerintah daerah agar pemerintah pusat turun tangan. Pasokan oksigen dan obat yang semakin menipis dan harga yang sudah tidak terkendali. Ini hanya bisa ditangani oleh Pusat,” kata Atang.

Oksigen dan obat terbilang menjadi dua hal mendasar yang perlu disiapkan sejak sekarang. “Laporan dari rumah sakit, oksigen ini sangat vital. Apalagi dari data yang ada, 70 persen pasien kategorinya itu berat dan kalau ini (oksigen) tidak tersedia maka dikhawatirkan kondisinya akan semakin berat,” tegas Atang.

Terkait dengan nakes, Atang berharap pemerintah pusat juga bisa membantu menyiapkan. Sistem saling bantu antar daerah atau rekrutmen tenaga medis melalui kerja sama dengan perguruan tinggi kesehatan.

“Apa yang dilakukan pemkot saya kira sudah tepat dan sudah maksimal. Koordinasi dengan seluruh RS untuk penambahan ruangan, pengaktifan RS Lapangan, penambahan tempat isoman di berbagai tempat, percepatan vaksinasi, dll. Tapi akan lebih baik dan efektif jika ada campur tangan yang kuat dari pemerintah pusat dalam hal penyediaan nakes, oksigen dan obat-obatan,” jelas Atang.

Dalam kesempatan tersebut, banyak masukan yang disampaikan oleh anggota DPRD. Mulai dari penyempurnaan pelaksanaan vaksinasi, skema bantuan pangan untuk warga, penguatan sosialisasi, hingga penanganan isoman warga di rumah.