Pemerintahan

Gelar Rapat Gabungan, DPRD Kota Bogor Bahas Isu Insentif Nakes

<p><img data-attachment-id&equals;"8752" data-permalink&equals;"https&colon;&sol;&sol;barayanews&period;co&period;id&sol;gelar-rapat-gabungan-dprd-kota-bogor-bahas-isu-insentif-nakes&sol;whatsapp-image-2022-04-01-at-00-57-27&sol;" data-orig-file&equals;"https&colon;&sol;&sol;i0&period;wp&period;com&sol;barayanews&period;co&period;id&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2022&sol;04&sol;WhatsApp-Image-2022-04-01-at-00&period;57&period;27&period;jpeg&quest;fit&equals;1368&percnt;2C768&amp&semi;ssl&equals;1" data-orig-size&equals;"1368&comma;768" data-comments-opened&equals;"1" data-image-title&equals;"WhatsApp Image 2022-04-01 at 00&period;57&period;27" data-image-description&equals;"" data-image-caption&equals;"" data-large-file&equals;"https&colon;&sol;&sol;i0&period;wp&period;com&sol;barayanews&period;co&period;id&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2022&sol;04&sol;WhatsApp-Image-2022-04-01-at-00&period;57&period;27&period;jpeg&quest;fit&equals;755&percnt;2C424&amp&semi;ssl&equals;1" class&equals;"size-medium wp-image-8752 aligncenter" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;barayanews&period;co&period;id&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2022&sol;04&sol;WhatsApp-Image-2022-04-01-at-00&period;57&period;27-300x168&period;jpeg" alt&equals;"" width&equals;"300" height&equals;"168" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>Tiga Rekomendasi Untuk Pemkot Dikeluarkan DPRD Kota Bogor<&sol;p>&NewLine;<p>BOGOR- Untuk pertama kalinya&comma; Dewan Perwakilan Rakyat<br &sol;>&NewLine;Daerah &lpar;DPRD&rpar; Kota Bogor menggelar rapat gabungan antara Komisi I<br &sol;>&NewLine;dan Komisi IV DPRD Kota Bogor dengan Dinas Kesehatan &lpar;Dinkes&rpar;&comma;<br &sol;>&NewLine;Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia<br &sol;>&NewLine;&lpar;BKPSDM&rpar; dan Bagian Organisasi pada Setda Kota Bogor&comma; di ruang<br &sol;>&NewLine;Paripurna gedung DPRD Kota Bogor&comma; Rabu &lpar;23&sol;3&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam rapat gabungan yang membahas isu kecilnya insentif tenaga<br &sol;>&NewLine;kesehatan &lpar;Nakes&rpar; dan adanya eksodus para nakes ke kantor dinas<br &sol;>&NewLine;lain&comma; dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor&comma; Atang Trisnanto<br &sol;>&NewLine;dan Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor sekaligus koordinator Komisi I<br &sol;>&NewLine;dan Komisi IV DPRD Kota Bogor&comma; Dadang Iskandar Danubrata&period;<br &sol;>&NewLine;Rapat gabungan ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja yang<br &sol;>&NewLine;digelar oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor dengan Dinkes Kota Bogor<br &sol;>&NewLine;pada Rabu &lpar;9&sol;2&rpar;&period; Dimana&comma; dalam rapat tersebut&comma; selain membahas<br &sol;>&NewLine;rencana kerja &lpar;Renja&rpar; dan rencana strategis &lpar;Renstra&rpar; Dinkes Kota<br &sol;>&NewLine;Bogor&comma; turut dibahas juga terkait mencuatnya isu perpindahan nakes ke<br &sol;>&NewLine;dinas lain yang diduga akibat kecilnya insentif yang diterima oleh nakes&period;<br &sol;>&NewLine;Pada rapat komisi IV&comma; Atang menyebutkan Dinkes Kota Bogor&comma; sudah<br &sol;>&NewLine;memaparkan informasi terkait dengan komponen pendapatan nakes&period;<br &sol;>&NewLine;Namun&comma; dalam rapat ini&comma; DPRD Kota Bogor secara khusus ingin<br &sol;>&NewLine;menggali informasi terkait insentif atau tambahan penghasilan pegawai<br &sol;>&NewLine;&lpar;TPP&rpar; nakes&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Selaku pemimpin rapat&comma; Atang memberikan kesempatan kepada kepala<br &sol;>&NewLine;BKPSDM Kota Bogor&comma; Taufik&comma; untuk memaparkan terkait alur proses<br &sol;>&NewLine;TPP ASN Kota Bogor&period; Dalam pemaparannya&comma; Taufik menerangkan<br &sol;>&NewLine;bahwa secara umum TPP ditetapkan melalui tim yang dipimpin oleh<br &sol;>&NewLine;Sekda dan perangkat daerah lainnya&period; Untuk dasar hukum penetapan<br &sol;>&NewLine;TPP&comma; dijelaskan oleh Taufik&comma; mengacu kepada Perwali Nomor 151 tahun<br &sol;>&NewLine;2021 dan secara teknis yang mengatur rincian pembagian TPP tertuang<br &sol;>&NewLine;didalam SK Walikota nomor 800 Kep-1003 BKPSDM&sol;2021 tentang<br &sol;>&NewLine;Besaran TPP ASN di lingkungan Kota Bogor&period;<br &sol;>&NewLine;Setelah pemaparan selesai dan dilakukan sesi tanya jawab dari seluruh<br &sol;>&NewLine;anggota DPRD Kota Bogor yang hadir&comma; Atang menyimpulkan terdapat<br &sol;>&NewLine;tiga kesimpulan atau rekomendasi dari DPRD Kota Bogor yang bisa dilakukan oleh Pemkot Bogor untuk memastikan insentif atau TPP Nakes di Kota Bogor setidaknya setara dengan dinas lain&period; Agar tidak<br &sol;>&NewLine;terjadi eksodus nakes yang nantinya akan merugikan Dinkes ataupun<br &sol;>&NewLine;Puskesmas dan sentra pelayanan kesehatan lainnya di Kota Bogor&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kesimpulan pertama&comma; Atang menyebutkan DPRD Kota Bogor<br &sol;>&NewLine;mendorong agar Dinkes dan BKPSDM Kota Bogor bersurat ke<br &sol;>&NewLine;Kementerian Dalam Negeri &lpar;Kemendagri&rpar; dan Kementerian Kesehatan<br &sol;>&NewLine;&lpar;Kemenkes&rpar; untuk menyampaikan permasalahan lapangan yang terjadi<br &sol;>&NewLine;dan memberikan masukan agar adanya revisi terutama besaran<br &sol;>&NewLine;kapitasi bagi puskesmas ataupun tempat unit lain&period;<br &sol;>&NewLine;Kedua&comma; DPRD Kota Bogor meminta BKPSDM Kota Bogor dan Bagian<br &sol;>&NewLine;Organisasi untuk mencari celah regulasi yang bisa merevisi perwali<br &sol;>&NewLine;agar penganggaran insentif atau TPP nakes bisa dianggarkan di APBD<br &sol;>&NewLine;Perubahan 2022 atau dimasukkan kedalam APBD 2023 dengan tujuan<br &sol;>&NewLine;mensejajarkan kesenjangan TPP antar instansi dengan Dinkes Kota<br &sol;>&NewLine;Bogor&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Ketika regulasi yang sudah ada dan bisa ditambal&comma; insya allah kami<br &sol;>&NewLine;dari DPRD akan terus support untuk menyediakan anggaran karena<br &sol;>&NewLine;kita ingin memastikan bahwa tenaga kesehatan ini bisa mendapatkan<br &sol;>&NewLine;apresiasi dan reward&comma;” ujar Atang&comma;<br &sol;>&NewLine;Terakhir&comma; DPRD Kota Bogor meminta Dinkes Kota Bogor untuk<br &sol;>&NewLine;melakukan kajian apakah bisa dilakukan pemerataan kepesertaan<br &sol;>&NewLine;BPJS Kesehatan yang menjadi acuan bagi pembagian TPP<br &sol;>&NewLine;berdasarkan dana kapitasi&period;<br &sol;>&NewLine;&OpenCurlyDoubleQuote;Kami menegaskan kepada dinas kesehatan untuk menindaklanjuti<br &sol;>&NewLine;hasil kajian yang nanti bisa merubah secara proporsional wilayah kerja<br &sol;>&NewLine;yang tentunya kita berimplikasi terhadap Jumlah kepersertaan BPJS di<br &sol;>&NewLine;puskesmas tersebut sehingga tidak ada disparitas tinggi dan bisa<br &sol;>&NewLine;diterima oleh semuanya&comma;” pungkasnya&period;<&sol;p>&NewLine;

Recent Posts

Pesan Dedie Rachim untuk Peserta FTBI: Percaya Diri dan Junjung Budi Pekerti

BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, secara resmi melepas para pelajar perwakilan Kota…

24 jam ago

Aplikasi SOLUSI, Perkuat Pendataan dan Promosi UMKM

BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan,…

24 jam ago

Cabor Bela Diri Panen Emas Porprov, Pemkot Bogor Segera Bangun Arena Laga Tangkas dan Lapangan Olahraga Baru

BOGOR - Sebagai bentuk apresiasi atas capaian prestasi atlet pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV…

1 hari ago

Karate Kota Bogor Akhirnya Kembali Raih Dua Emas di Porprov Jabar

Cabang olahraga (cabor) karate Kota Bogor berhasil mengakhiri puasa medali emas selama 23 tahun pada…

1 hari ago

Kelola Sampah Organik Jadi Kompos Lewat Program Swam, Kelurahan Margajaya Tarik Perhatian Delegasi Asing

BOGOR – Pemerintah Kelurahan Margajaya, Kota Bogor, menghadirkan terobosan pengelolaan sampah organik berbasis rumah tangga…

1 hari ago

Kelurahan Lawanggintung Ajukan Pemasangan Titik Baru Hidran Pascakebakaran

BOGOR – Pemerintah Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mempercepat langkah pemulihan bagi warga…

1 hari ago

This website uses cookies.