<p><img data-attachment-id="8752" data-permalink="https://barayanews.co.id/gelar-rapat-gabungan-dprd-kota-bogor-bahas-isu-insentif-nakes/whatsapp-image-2022-04-01-at-00-57-27/" data-orig-file="https://i0.wp.com/barayanews.co.id/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-01-at-00.57.27.jpeg?fit=1368%2C768&;ssl=1" data-orig-size="1368,768" data-comments-opened="1" data-image-title="WhatsApp Image 2022-04-01 at 00.57.27" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/barayanews.co.id/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-01-at-00.57.27.jpeg?fit=755%2C424&;ssl=1" class="size-medium wp-image-8752 aligncenter" src="https://barayanews.co.id/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-01-at-00.57.27-300x168.jpeg" alt="" width="300" height="168" /></p>
<p>Tiga Rekomendasi Untuk Pemkot Dikeluarkan DPRD Kota Bogor</p>
<p>BOGOR- Untuk pertama kalinya, Dewan Perwakilan Rakyat<br />
Daerah (DPRD) Kota Bogor menggelar rapat gabungan antara Komisi I<br />
dan Komisi IV DPRD Kota Bogor dengan Dinas Kesehatan (Dinkes),<br />
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia<br />
(BKPSDM) dan Bagian Organisasi pada Setda Kota Bogor, di ruang<br />
Paripurna gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (23/3).</p>
<p>Dalam rapat gabungan yang membahas isu kecilnya insentif tenaga<br />
kesehatan (Nakes) dan adanya eksodus para nakes ke kantor dinas<br />
lain, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto<br />
dan Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor sekaligus koordinator Komisi I<br />
dan Komisi IV DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata.<br />
Rapat gabungan ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja yang<br />
digelar oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor dengan Dinkes Kota Bogor<br />
pada Rabu (9/2). Dimana, dalam rapat tersebut, selain membahas<br />
rencana kerja (Renja) dan rencana strategis (Renstra) Dinkes Kota<br />
Bogor, turut dibahas juga terkait mencuatnya isu perpindahan nakes ke<br />
dinas lain yang diduga akibat kecilnya insentif yang diterima oleh nakes.<br />
Pada rapat komisi IV, Atang menyebutkan Dinkes Kota Bogor, sudah<br />
memaparkan informasi terkait dengan komponen pendapatan nakes.<br />
Namun, dalam rapat ini, DPRD Kota Bogor secara khusus ingin<br />
menggali informasi terkait insentif atau tambahan penghasilan pegawai<br />
(TPP) nakes.</p>
<p>Selaku pemimpin rapat, Atang memberikan kesempatan kepada kepala<br />
BKPSDM Kota Bogor, Taufik, untuk memaparkan terkait alur proses<br />
TPP ASN Kota Bogor. Dalam pemaparannya, Taufik menerangkan<br />
bahwa secara umum TPP ditetapkan melalui tim yang dipimpin oleh<br />
Sekda dan perangkat daerah lainnya. Untuk dasar hukum penetapan<br />
TPP, dijelaskan oleh Taufik, mengacu kepada Perwali Nomor 151 tahun<br />
2021 dan secara teknis yang mengatur rincian pembagian TPP tertuang<br />
didalam SK Walikota nomor 800 Kep-1003 BKPSDM/2021 tentang<br />
Besaran TPP ASN di lingkungan Kota Bogor.<br />
Setelah pemaparan selesai dan dilakukan sesi tanya jawab dari seluruh<br />
anggota DPRD Kota Bogor yang hadir, Atang menyimpulkan terdapat<br />
tiga kesimpulan atau rekomendasi dari DPRD Kota Bogor yang bisa dilakukan oleh Pemkot Bogor untuk memastikan insentif atau TPP Nakes di Kota Bogor setidaknya setara dengan dinas lain. Agar tidak<br />
terjadi eksodus nakes yang nantinya akan merugikan Dinkes ataupun<br />
Puskesmas dan sentra pelayanan kesehatan lainnya di Kota Bogor.</p>
<p>Kesimpulan pertama, Atang menyebutkan DPRD Kota Bogor<br />
mendorong agar Dinkes dan BKPSDM Kota Bogor bersurat ke<br />
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan<br />
(Kemenkes) untuk menyampaikan permasalahan lapangan yang terjadi<br />
dan memberikan masukan agar adanya revisi terutama besaran<br />
kapitasi bagi puskesmas ataupun tempat unit lain.<br />
Kedua, DPRD Kota Bogor meminta BKPSDM Kota Bogor dan Bagian<br />
Organisasi untuk mencari celah regulasi yang bisa merevisi perwali<br />
agar penganggaran insentif atau TPP nakes bisa dianggarkan di APBD<br />
Perubahan 2022 atau dimasukkan kedalam APBD 2023 dengan tujuan<br />
mensejajarkan kesenjangan TPP antar instansi dengan Dinkes Kota<br />
Bogor.</p>
<p>“Ketika regulasi yang sudah ada dan bisa ditambal, insya allah kami<br />
dari DPRD akan terus support untuk menyediakan anggaran karena<br />
kita ingin memastikan bahwa tenaga kesehatan ini bisa mendapatkan<br />
apresiasi dan reward,” ujar Atang,<br />
Terakhir, DPRD Kota Bogor meminta Dinkes Kota Bogor untuk<br />
melakukan kajian apakah bisa dilakukan pemerataan kepesertaan<br />
BPJS Kesehatan yang menjadi acuan bagi pembagian TPP<br />
berdasarkan dana kapitasi.<br />
“Kami menegaskan kepada dinas kesehatan untuk menindaklanjuti<br />
hasil kajian yang nanti bisa merubah secara proporsional wilayah kerja<br />
yang tentunya kita berimplikasi terhadap Jumlah kepersertaan BPJS di<br />
puskesmas tersebut sehingga tidak ada disparitas tinggi dan bisa<br />
diterima oleh semuanya,” pungkasnya.</p>

BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, secara resmi melepas para pelajar perwakilan Kota…
BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan,…
BOGOR - Sebagai bentuk apresiasi atas capaian prestasi atlet pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV…
Cabang olahraga (cabor) karate Kota Bogor berhasil mengakhiri puasa medali emas selama 23 tahun pada…
BOGOR – Pemerintah Kelurahan Margajaya, Kota Bogor, menghadirkan terobosan pengelolaan sampah organik berbasis rumah tangga…
BOGOR – Pemerintah Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mempercepat langkah pemulihan bagi warga…
This website uses cookies.