Gelar Rakor PAD, Bapenda Luncurkan Lapak On Untuk Permudah Pembayaran PBB

BOGOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan evaluasi pelaksanaan eletronifikasi transaksi di Hotel Sahira Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal pada Selasa (6/6/2023) siang. Rakor yang dihadiri Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Sekda Kota Bogor Hj Syarifah Sofiah Dwikorawati, perwakilan Bank Indonesia, Kacab BJB Bogor dan unsur pejabat Pemkot Bogor ini meluncurkan layanan baru dari Bapenda yaitu Layanan Pajak Online PBB P2 (Lapak On) yang bisa mempermudah masyarakat dalam pembayaran PBB dan pajak lainnya.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan Pemkot Bogor membutuhkan biaya pembangunan, salah satu sumber biaya pembangunan adalah dari PAD. Untuk PAD yang konvensional diperoleh dari BPHTB dan PBB Kota Bogor.

“Nah, tentu perlu adanya terobosan inovasi bagaimana PBB ini bisa semakin efektif, terutama pelayanannya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi lebih mudah dengan adanya sistem digitalisasi dan online,” ungkap Dedie kepada wartawan usai Rakor PAD pada Selasa (6/6/2023) sore.

Dedie melanjutkan, jika selama ini pembayaran PBB, BPHTB dan lainnya harus konvensional atau manual, masyarakat harus datang ke loket pembayaran. Tetapi dengan dengan adanya lapak online yang digulirkan Bapenda Kota Bogor ini, bisa diakses melalui website Bapenda.

“Diharapkan dengan kemudahan ini, efeknya adalah meningkatnya pelayanan sehingga masyarakat lebih patuh dan lebih mudah lagi membayar PBB dengan 11 layanan didalamnya,” harap Dedie.

Dedie menjelaskan, dengan inovasi dengan terobosan-terobosan harapannya bukan hanya di PBB saja tapi ada peningkatan pada pajak-pajak dan retribusi lain, sehingga keinginan Pemkot Bogor untuk mengoptimalisasikan dari PAD semakin tinggi.

“Tadi saya sampaikan dalam dalam sambutan, mungkin dalam kondisi Kota Bogor seperti sekarang, saya optimis mungkin PAD bisa capai Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun. Tetapi belum bisa tercapai, karena ada yang belum terjangkau, masih lemah pengawasannya, ada ketidak jujuran dari pelaku usaha dan belum sepenuhnya kesadaran publik terbangun. Jadi memang banyak faktor, kemudian melalui inovasi dan terobosan-terobosan ini, target kedepan bisa lebih tinggi lagi, lebih baik dan lebih mudah untuk dicapai,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana memaparkan, sampai saat 31 Mei 2023, pendapatan PBB Rp118 miliar dari target Rp165 miliar. Menurutnya, dibandingkan dengan tahun lalu di waktu yang sama kami terkumpul Rp89 miliar, jadi ada peningkatan kurang lebih Rp30 miliar dari tahun lalu pada bulan yang sama.

“Kedepannya layanan kami perbaiki, diigitalisasi juga berpengaruh ke pembayaran. Kemudian kami juga kemarin memberikan stimulus, sehingga warga tertarik untuk membayar lebih cepat,” tuturnya.

Deni membeberkan, rakor PAD dilanjutkan dengan evaluasi Tim Percepatan Pembangunan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dipimpin oleh Sekda Kota Bogor Hj Syarifah Sofiah Dwikorawati, Deputi Kantor Perwakilan BI Jawa Barat, Akhris Sarwani. Kemudian dilanjutkan dengan launching Lapak On yang di resmikan oleh Wakil Wali Kota Bogor.

“Ini sebagai wujud proses layanan khusunya PBB di era digital, sekaligus terkait percepatan digitalisasi daerah juga dengan upaya kami meningkatkan pendapatan dari PBB serta paling utama adalah pelayanan kepada masyarakat. Cara mendaftar Lapak On yaitu masyarakat harus daftar secara mandiri E-SPPT. Apabila sudah punya menu E-SPPT di layanan Bapenda, tentunya layanan PBB akan bisa dilayani di Lapak On seperti ganti nama, perubahan alamat, luas, pengurangan pensiunan. Jadi Lapak On sebagai kelanjutan dari digialisasi E-SPPT PBB yang sudah kami mulai lakukan sejak tahun lalu,” bebernya.

Deni mengaku mempunyai tiga tujuan utama dalam melakukan digitalisasi layanan. Pertama memangkas waktu, kedua mengurangi pengeluaran anggaran, ketiga masyarakat lebih patuh dalam segi pembayaran. Harapannya dengan adanya aplikasi Lapak On ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pemberkasan, dari sisi waktu lebih efisien dan pengeluaran biaya lebih hemat.

“Hanya perlu memfoto berkas dan scan berkas dari rumah dan tinggal mengupload. Mangkanya kami sedang mendidik masyarakat secara digital. Kami memahami masyarakat Kota Bogor banyak orang yang bekerja di luar, jadi memaksimalkan waktu pelayanan kami. Saya harap masyarakat bisa memaksimalkan kemudahan ini, agar tak perlu datang ke kantor Bapenda,” pungkasnya.