Evaluasi Reformasi Birokrasi, Bima Arya Paparkan Berbagai Program Inovasi di Kota Bogor

Wali Kota Bogor, Bima Arya memaparkan perkembangan reformasi birokrasi di Kota Bogor. Hal ini dilakukan dalam kegiatan evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dilaksanakan secara virtual di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Kamis (18/8/2022).

Secara umum kata Bima Arya, Pemkot Bogor melakukan banyak reformasi birokrasi dengan memanfaatkan dan memaksimal inovasi dan teknologi yang diperkuat regulasi. Mulai dari perencanaan kemudian memastikan berkorelasi positif antara output dan outcome, semua aplikasi harus dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Bogor. Menurutnya, pada intinya reformasi birokrasi yang dilaksanakan untuk memudahkan warga Kota Bogor melalui inovasi dalam bentuk aplikasi yang memudahkan. Ujung-ujungnya harus ada yang konkrit, baik dalam aspek kemudahan pelayanan warga maupun berdampak pada peningkatan PAD dan ekonomi di Kota Bogor.

“Sejak 2014 Kota Bogor fokus memastikan birokrasi yang dilaksanakan menjadi lebih efisien dan efektif melalui penerapan inovasi-inovasi yang dilakukan untuk membantu dan memudahkan pelayanan publik. Sejak tahun 2015 dengan bimbingan dan panduan Kemenpan-RB untuk memastikan antara target, visi, misi dan apa yang direncanakan saling berkaitan. Ada input, ada proses, outcome yang yang pada akhirnya benar-benar bisa dilaksanakan dan dirasakan oleh warga Kota Bogor,” katanya.

Disamping itu, untuk indeks reformasi birokrasi Kota Bogor mulai dari 2018 sampai 2021 trennya menunjukkan angka yang baik dan terus meningkat. Pada tahun 2018 angkanya 61 menjadi 67 pada tahun 2021. Bima Arya menggaris bawahi bahwa apa yang direncanakan ujung-ujungnya harus langsung berdampak kepada aspek-aspek yang menjadi fokus Pemkot Bogor, seperti misalnya peningkatan angka IPM atau angka partisipasi sekolah maka desain-desain perencanaannya harus menunjang.

Dalam kegiatan tersebut, beberapa aplikasi dari perangkat daerah diterangkan Bima Arya, diantaranya aplikasi Japati yang fokus untuk memastikan siswa SD, SMP atau SMA/sederajat di Kota Bogor bisa melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti program paket A, B atau C.

Menyinggung bonus demografi, Pemkot Bogor mempersiapkan komunitas-komunitas kreatif yang berdaya saing dan fokus dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi melalui program-program di dinas yang diperkuat dengan regulasi di Kota Bogor, salah satunya penggunaan produk lokal Kota Bogor bagi ASN Kota Bogor.

“Ini contoh ketika regulasi didorong untuk meningkatkan produk lokal untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk UMKM ada aplikasi Kujang Fresh, Bogor Hits, program konversi angkot, drive thru dukcapil, ruang terbuka publik, kesehatan, pajak dan program lainnya,” sebut Bima Arya.

Sementara untuk rekomendasi yang diberikan kepada Kota Bogor lanjut Bima Arya, sudah ada yang ditindaklanjuti dan ada juga yang masih berproses untuk ditindaklanjuti. Untuk beberapa isu strategis yang difokuskan diantara pembangunan manusia yang berkelanjutan, pemanfaatan ruang dan infrastruktur yang berkelanjutan dan ruang terbuka publik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah menyampaikan, berdasarkan hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), trennya di Kota Bogor cenderung meningkat dan akan dilaksanakan pendalaman oleh masing-masing perangkat daerah.

“Seperti yang disampaikan bapak Wali Kota, apapun yang kita lakukan, baik di internal pemerintah maupun skala kota tujuan akhirnya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Untuk Survei Kepuasan Masyarakat dilengkapi dengan beberapa narasi atau diperoleh dari aduan-aduan masyarakat untuk pemetaan dan pendataan untuk perbaikan pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Para kepala perangkat daerah yang hadir turut menjelaskan inovasi yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dari evaluasi reformasi birokrasi di Kota Bogor.