DPRD Setujui Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2024

<p>BOGOR &&num;8211&semi; DPRD Kota Bogor menyetujui rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara &lpar;KUA-PPAS&rpar; 2024 pada rapat paripurna yang digelar&comma; Senin &lpar;5&sol;8&sol;2024&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Persetujuan ini diambil setelah seluruh alat kelengkapan dewan &lpar;AKD&rpar; DPRD Kota Bogor melakukan pembahasan dengan satuan kerja perangkat daerah &lpar;SKPD&rpar; Kota Bogor selama sepekan kebelakang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor&comma; Jenal Mutaqin yang juga menjadi pemimpin rapat paripurna menyampaikan&comma; berdasarkan laporan dari Badan Anggaran &lpar;Banggar&rpar; DPRD Kota Bogor perubahan KUA-PPAS 2024 disetujui dengan beberapa catatan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Diantaranya adalah Pemerintah Kota Bogor diminta untuk meningkatkan realisasi pajak daerah yang baru menyentuh angka 46&comma;68 persen di semester pertama di tahun anggaran 2024&comma; meningkatkan potensi pendapatan dari retribusi daerah yang saat ini sudah mencapai angka 54&comma;12 persen dan memastikan tindaklanjut dari temuan LHP BPK RI&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Semoga perubahan KUA-PPAS ini dapat menjadi landasan bagi kita untuk bersama-sama mewujudkan Pemerintahan Daerah yang lebih baik&comma; dengan harapan hasil dan manfaatnya semakin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Bogor&comma; baik sekarang maupun di masa yang akan datang&comma;&&num;8221&semi; ujar Jenal&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Di lokasi yang sama&comma; Pj Wali Kota Bogor&comma; Hery Antasari&comma; menyampaikan rasa syukurnya karena pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar&period; Tugas selanjutnya yang harus diselesaikan oleh Pemkot Bogor dengan DPRD Kota Bogor adalah pembahasan rancangan perubahan APBD 2024 yang ditargetkan selesai sebelum adanya pelantikan anggota DPRD Kota Bogor yang baru&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Perubahan KUA-PPAS ini Alhamdulillah ternyata bisa diselesaikan dan disampaikan&period; Kemudian tinggal tahap berikutnya adalah APBD&comma; mudah-mudahan sebelum pelantikan DPRD baru kita sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas&comma;&&num;8221&semi; ujar Hery&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Hery mengungkapkan&comma; Perubahan KUA-PPAS 2024 ini dirancang untuk menyesuaikan anggaran pemerintah dengan iklim tahun politik&period; Selain itu&comma; perubahan KUA-PPAS ini juga dilakukan untuk memfasilitasi adanya perubahan peraturan tentang gaji ke-13 dan tunjangan hari raya bagi ASN yang belum teranggarkan di APBD murni 2024&comma; sekaligus penyesuaian terhadap hasil pemeriksaan BPK RI&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Hanya penyesuaian&period; Lebih kepada karena 2024 adalah tahun politik&comma; maka kita memastikan ada beberapa penyesuaian belanja dalam rangka fasilitasi dan memastikan agar Pilkada berjalan dengan baik&period; Banyak yang harus kita pastikan&comma;&&num;8221&semi; jelasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Terkait dengan defisit anggaran&comma; Hery menyampaikan bahwa dengan sudah ditetapkannya Perubahan KUA-PPAS 2024&comma; maka sudah tidak ada lagi defisit anggaran dan diharapkan rancangan ini bisa memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Bogor sampai akhir tahun nanti&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Itu ada belanja yang disesuaikan&comma; penyesuaian juga di dana cadangan&period; Mudah-mudahan masih bisa memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun&period; Karena kuncinya kita harus balance&comma;&&num;8221&semi; tutupnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Untuk diketahui&comma; berdasarkan laporan yang dibacakan oleh Hery pada rapat paripurna&comma; Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2024 yang disepakati meliputi Pendapatan Daerah yang semula sebesar Rp3 triliun menjadi sebesar Rp3&comma;1 triliun atau bertambah sebesar Rp148 miliar&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lalu&comma; postur Belanja Daerah yang semula sebesar Rp3&comma;1 trilun menjadi sebesar Rp3&comma;2 trilun&comma; dimana terjadi penambahan sebesar Rp162 miliar dan postur Pembiayaan Daerah yang semula sebesar Rp73 miliar menjadi sebesar Rp88 miliar atau bertambah sebesar Rp14 miliar&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Terhadap struktur Keuangan Daerah dalam Rancangan Perubahan KUAPPAS 2024&comma; sudah berimbang atau Nilai SILPA adalah Rp0&comma;&&num;8221&semi; tutup Hery&period;<&sol;p>&NewLine;