DPRD Kota Bogor Dorong Langkah Strategis Antisipasi Dampak Tarif Impor AS terhadap UMKM Lokal

BOGOR – DPRD Kota Bogor secara serius merespons kebijakan tarif impor 32 persen yang baru saja diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia, termasuk produk dari UMKM Kota Bogor. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menekankan pentingnya langkah strategis cepat untuk melindungi keberlangsungan bisnis UMKM yang sedang giat berkembang, terutama yang berorientasi ekspor.

Saat ini, Kota Bogor memiliki lebih dari 78.000 pelaku UMKM dengan total nilai ekspor pada 2023 saja mencapai USD 8.530.259,50. Dari jumlah tersebut, terdapat 65 UMKM yang telah berhasil menembus pasar internasional, mencakup berbagai kategori produk seperti makanan sehat (tempe dan keripik), keramik, dan alas kaki. Produk-produk tersebut kini menghadapi tantangan signifikan akibat kebijakan tarif baru AS.

“Kebijakan ini pasti akan memberikan dampak signifikan pada UMKM kita yang telah membuka pasar di AS. Saya meminta Pemkot terutama Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan & Perindustrian (KUKMDAGIN) Kota Bogor agar mendampingi dan memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha untuk menghadapi tantangan ini,” ujar Dedi, Selasa (8/4/2025).

Dedi mengkhawatirkan jika hal ini tidak segera diantisipasi, maka dapat menimbulkan dampak ekonomi lainnya seperti UMKM yang menutup usahanya sehingga angka penangguran yang makin meningkat.

“angka penangguran kita sudah tinggi, jangan sampai kita terlambat mengantisipasi hal ini” tukas Dedi.

Dedi menjelaskan bahwa pemkot harus mempercepat program program seperti upaya diversifikasi Pasar Ekspor yang Mendorong UMKM Bogor mencari pasar alternatif selain Amerika Serikat, seperti negara-negara di kawasan ASEAN, Timur Tengah, maupun Eropa. Juga Program Penguatan Kompetensi UMKM, memfasilitasi pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk serta mempercepat proses Optimalisasi Teknologi Digital yaitu Mendukung UMKM memanfaatkan platform digital secara optimal untuk pemasaran global.

Dedi juga meminta pemkot aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan kementerian terkait guna memperjuangkan kebijakan khusus bagi UMKM yang terdampak kebijakan tarif ini.

“Kami optimistis, dengan kerja sama dan sinergi seluruh pihak, UMKM Kota Bogor tidak hanya mampu bertahan tetapi juga akan semakin kuat di pasar internasional,” pungkas Dedi.

Dedi yang juga Anggota dari Fraksi PKS ini akan terus memantau situasi ini secara intensif dan memastikan langkah-langkah nyata untuk melindungi kepentingan UMKM Kota Bogor segera terealisasi.

“kita akan terus pantau situasi ini, agar dampak yang ditimbulkan dapat diantisipasi sedini mungkin”, tutup Dedi