Dishub Bakal Gelar Penertiban Angkot dan AKDP Selama 5 Bulan

<p>BOGOR &&num;8211&semi; Dalam rangka penataan dan penertiban angkutan kota &lpar;angkot&rpar; dan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi &lpar;AKDP&rpar; yang beroperasi di wilayah Kota Bogor&comma; Dinas Perhubungan &lpar;Dishub&rpar; Kota Bogor bersama jajaran Dishub Provinsi Jawa Barat&comma; Dishub Kabupaten Bogor&comma; Polres Bogor bersama Polresta Bogor Kota akan melaksanakan penertiban selama lima bulan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kadishub Kota Bogor&comma; Sujatmiko Baliarto&comma; mengatakan penertiban ini diawali dengan sosialisasi yang sudah dilakukan terlebih dahulu sebelumnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sosialisasi penertiban angkutan kota dan perkotaan ini dengan memberikan informasi kepada pengusaha&comma; pimpinan badan hukum&comma; dan pengemudi angkutan kota dan perkotaan yang beroperasi di Kota Bogor bahwa akan ada penertiban terpadu secara intensif selama 5 bulan ke depan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Tujuan untuk memastikan seluruh armada angkutan kota dan perkotaan yang beroperasi di Kota Bogor dipastikan yang memiliki perizinan sesuai kartu pengawasan dan izin trayeknya&period; Armada yang beroperasi juga telah lulus uji laik jalan&comma; sehingga memenuhi standar keselamatan&comma;&&num;8221&semi; ujarnya&comma; Selasa &lpar;19&sol;8&sol;2024&rpar; saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sujatmiko menambahkan&comma; setiap pengemudi harus juga melengkapi persyaratan kelengkapan administrasi berupa SIM dan STNK yg akan dilakukan pengecekan oleh kepolisian&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Nantinya&comma; Penyidik Pegawai Negeri Sipil &lpar;PPNS&rpar; yang bertugas di bidang perhubungan dengan didampingi kepolisian akan melakukan pengecekan persyaratan administrasi perizinan berupa kartu pengawasan dan buku uji serta kondisi teknis kendaraan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Sanksi yang akan diterapkan&comma; apabila kendaraan tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi dan teknis laik jalan&comma; akan dilakukan penegakan hukum mulai dari sanksi administrasi sampai dengan penghentian beroperasi di jalan untuk diamankan&comma;&&num;8221&semi; ucapnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kegiatan ini akan dilakukan selama 5 bulan ke depan secara intensif dan terpadu&period; Untuk angkutan perkotaan dan lintas batas&comma; akan melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan UPTD Wilayah 1 Provinsi Jabar&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Pelaksanaan dilakukan dengan pola kombinasi&comma; baik secara stasioner statis maupun secara mobile&comma; sesuai dengan kebutuhan dan urgensi di lapangan wilayah Kota Bogor&comma;&&num;8221&semi; ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;