Dianggap Belum Siap, Bapemperda Coret Raperda PMP Perumda Tirta Pakuan Dari Propemperda

<p>BOGOR &&num;8211&semi; Badan Pembentukan Peraturan Daerah &lpar;Bapemperda&rpar; DPRD Kota Bogor&comma; mencoret Rancangan Peraturan Daerah &lpar;Raperda&rpar; tentang Penyertaan Modal Pemerintah &lpar;PMP&rpar; Perumda Tirta Pakuan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah &lpar;Propemperda&rpar; masa sidang kedua tahun 2023&period; Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor&comma; Endah Purwanti karena belum siapnya rancangan yang disiapkan oleh Perumda Tirta Pakuan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Jadi berdasarkan hasil rapat Bapemperda dengan Pemkot Bogor dan Perumda Tirta Pakuan&comma; maka Raperda tentang PMP Perumda Tirta Pakuan tidak akan dibahas di Propemperda masa sidang kedua tahun 2023 ini&comma; karena belum lengkapnya persyaratan yang dibutuhkan&comma;&&num;8221&semi; ujar Endah setelah rapat Bapemperda di ruang Paripurna&comma; Selasa &lpar;24&sol;1&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lebih lanjut&comma; Endah menerangkan&comma; berdasarkan hasil rapat&comma; pihak Perumda Tirta Pakuan baru mengantongi kajian aset&period; Sedangkan&comma; untuk bisa mengajukan PMP&comma; diperlukan kajian investasi&comma; kajian bisnis&comma; persetujuan DPRD dan lainnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Jadi mereka baru mengantongi kajian aset saja&period; Padahal ada kajian lainnya yang perlu dilengkapi&period; Sehingga kami menilai&comma; ini tidak akan terkejar&comma; sehingga kami coret dulu dari Propemperda masa sidang kedua termin kesatu tahun 2023 karena bisa dibahas di masa sidang berikutnya jika sudah siap&comma;&&num;8221&semi; jelas Endah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Tak hanya itu&comma; Raperda tentang perubahan Perda nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor juga dicoret dari Propemperda&comma; karena belum mengantongi rekomendasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional &lpar;BRIN&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dimana dalam perubahan Perda tersebut&comma; rencananya akan dimasukkan bagian Riset dan Inovasi didalam Bappeda Kota Bogor sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden &lpar;Perpres&rpar; nomor 71 tahun 2021&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Endah pun menyayangkan dicoretnya dua Raperda ini dari Propemperda&period; Padahal menurutnya&comma; DPRD Kota Bogor telah memberikan waktu kepada Pemkot Bogor untuk menyiapkan rancangan tersebut sejak November tahun lalu&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Ini sangat disayangkan&period; Padahal kita sudah mengingatkan dan memberikan waktu dari November tahun lalu ketika Propemperda ini diketok&comma;&&num;8221&semi; ungkap Endah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dengan ini&comma; maka didalam Propemperda masa sidang kedua tahun 2023&comma; Raperda yang akan diajukan ke Badan Musyawarah &lpar;Banmus&rpar; DPRD Kota Bogor untuk dibahas lebih lanjut melalui panitia khusus &lpar;Pansus&rpar; diantaranya adalah Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah&comma; Raperda tentang Rencana Induk Utilitas Kota dan Raperda tentang Restorative Justice&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Bapemperda berinisiatif untuk menarik satu raperda dari masa sidang ketiga&comma; ke masa sidang kedua&period; Dari hasil pembahasan tadi jadinya Raperda terkait restorative justice yang akan kita majukan&comma;&&num;8221&semi; pungkasnya&period;<&sol;p>&NewLine;