Dedie Rachim Tegaskan Komitmen Pemkot Bogor terhadap Pendidikan dan Kesehatan

BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terhadap sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari prioritas pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang membahas dua agenda utama, yaitu persetujuan penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan penetapan Perda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Dedie Rachim mengungkapkan bahwa pelaksanaan APBD 2024 telah berjalan sesuai ketentuan dan proses yang berlaku, serta menunjukkan hasil positif dari segi pencapaian program-program prioritas.

“Alhamdulillah persetujuan penetapan perda pertanggungjawaban APBD 2024 sudah disetujui dan secara keseluruhan boleh dibilang sesuai dengan proses yang sudah dilaksanakan,” ujar Dedie Rachim di Ruang Rapat Paripurna, Lantai 4 Gedung DPRD, Jalan Pemuda, Kota Bogor, Rabu (23/7/2025).

Ia menjelaskan, perubahan APBD 2025 mencerminkan upaya Pemkot Bogor untuk tetap fokus pada sektor-sektor strategis, seperti pendidikan dan kesehatan, dengan tetap memperhatikan efisiensi belanja sesuai arahan pemerintah pusat.

“Di tahun 2025 ini kami sampaikan bahwa rencana perubahan anggaran sudah mengakomodir sektor pendidikan lebih dari 27 persen. Itu bentuk komitmen Pemkot Bogor bahwa sektor pendidikan tetap menjadi perhatian kita,” katanya.

Dalam sambutannya, Dedie Rachim juga merinci komposisi Rancangan Perubahan APBD 2025 yang meliputi pendapatan daerah sebesar Rp3,2 triliun, belanja daerah sebesar Rp3,3 triliun, dan pembiayaan daerah sebesar Rp56 miliar.

Ia menegaskan bahwa alokasi belanja untuk sektor pendidikan mencapai 22,55 persen dan sektor kesehatan 17,98 persen, melebihi ketentuan minimal yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

“Di 2024, sektor kesehatan dan pendidikan itu rata-rata di atas batas ketentuan ketetapan undang-undang, nilai totalnya hampir di atas 100 miliar rupiah. Jadi artinya memang di sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi perhatian, dan kedepannya akan terus seperti itu,” ucap Dedie Rachim.

Selain itu, beberapa program strategis lainnya juga dianggarkan, seperti pengadaan tanah untuk penanganan longsor di kawasan Batu Tulis, pengembangan layanan angkutan massal, pembangunan command center, pemasangan CCTV dan penyediaan WiFi publik, serta kenaikan honor untuk RT/RW, LPM, dan guru ngaji.

Tak hanya itu, Pemkot Bogor juga mengalokasikan dana cadangan untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), dengan dukungan tambahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Dedie Rachim juga menyinggung rencana efisiensi operasional di RSUD Kota Bogor untuk memastikan layanan kembali berjalan optimal.

“Kami sedang berupaya mencari solusi bagaimana RSUD kita bisa kembali berjalan dengan lancar dan efisien, tentunya di tengah efisiensi ini,” jelasnya.