Dapat Tambahan DAK, DPRD Minta Pemkot Fokuskan Perbaikan Jalan MA Salmun

BOGOR – Kondisi jalan MA Salmun yang mengalami kerusakan dibagian bawah jembatan sejak 2020 belum juga mendapatkan perbaikan. Hal ini menjadi fokus utama bagi DPRD Kota Bogor, khususnya dari Komisi III yang membidangi Infrastruktur dan pembangunan.

Pada 2022 ini, rencananya Pemkot Bogor akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp20 miliar. Dana yang bersumber dari APBN ini, diharapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Iwan Iswanto bisa dialokasikan untuk perbaikan jalan MA. Salmun.

“Jembatan atau Jalan MA Salmun itu kan sudah rusak dari 2020. Belum ada penanganan apapun juga sampai saat ini. Jadi kami harap DAK yang cair tahun ini bisa digunakan dulu untuk memperbaiki jalan tersebut, mengingat jalan tersebut sangat vital keberadaannya,” ujar Iwan, Selasa (22/2).

Jalan yang menyambungkan Jalan Merdeka dan Jalan Dewi Sartika ini, dinilai oleh Iwan merupakan salah satu akses yang sering kali digunakan oleh warga untuk berlalu-lalang. Jalan tersebut juga dinilai menjadi jalur perdagangan di Kota Bogor karena lokasinya yang berdekatan dengan Pasar Kebon Kembang.

Sehingga, menurut Iwan sudah seharusnya Pemerintah Kota Bogor memfokuskan perbaikan jalan tersebut. Jangan sampai, terjadi lagi kerusakan yang bisa merugikan warga.

“Masa mau nunggu sampe roboh dulu baru diperbaiki. Tahun lalu katanya mau nunggu anggaran provinsi dan pusat. Tapi kan gak ada juga follow up-nya, jadi lebih baik jalan ini (MA. Salmun, red) aja dulu diperbaiki,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Dinas PUPR Kota Bogor sudah membuat perencanaan penggunaan anggaran DAK di tahun 2022 ini. Diantaranya adalah Jalan Kayumanis-Kencana Rp9 miliar, Pandu Raya Rp4,3 miliar, Cibeureum-Ciapus Rp1,9 miliar, Jalan Bangbarung Rp2,1 miliar, Batuwu­lung Rp1 miliar dan pede­strian Alun-Alun Kota Bogor (Jalan Dewi Sartika) sekitar Rp1 miliar.

Namun, semua proyek yang sudah direncanakan ini belum ada yang dilelangkan oleh Dinas PUPR. Sehingga, Iwan meminta agar ada proyeksi anggaran baru dan mendorong PUPR agar sesegera mungkin melakukan tender, agar tidak terjadi lagi keterlambatan pembangunan.

“Ini kan belum ada yang dilelang, harusnya masih bisa dioprek itu anggarannya, pilihlah yang prioritas. Jangan sampai juga ini ada keterlambatan pembangunan karena lelangnya lama,” tandasnya.