Carut-marut PPDB, Atty Desak Gubernur Jabar Ambil Tindakan Tegas dan Terukur

BOGOR – Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya, mengatakan carut-marut dalam dunia pendidikan, bukan hanya terjadi di Kota Bogor. Akan tetapi, ia mengapresiasi Wali Kota Bogor memiliki satu ketegasan untuk memberikan rasa keadilan bagi siswa-siswi yang masuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan kegaduhan yang terjadi sekarang ini, Atty meminta kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk melakukan tindakan tegas dan terukur seperti Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dimana ada diskualifikasi bagi siswa yang masuk pada PPDB jalur zonasi di SMA negeri dengan memanipulasi data, dan adanya fakta dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti dengan ‘numpang’ kartu keluarga (KK) di alamat terdekat dengan sekolah tujuan kurang dari setahun dari tahun PPDB.

“Agar ada rasa keadilan bagi masyarakat, akibat timbulnya kecurangan soal manipulasi data” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun jenjang SMA/SMK negeri bukan ranah Pemkot Bogor, tapi muara data itu ada Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) secara administrasi kependudukan. Masyarakat bisa tidak percaya kepada pemerintah jika ‘cara bermain’ data bisa dimanipulasi.

“Masyarakat harus diberikan jawaban secara jelas, apa yang menjadikan anak-anaknya tidak diterima di sekolah negeri,” jelasnya.

Kecurangan terkait PPDB ini mencuat pasca laporan-laporan yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Sebelumnya Pemkot Bogor membentuk tim verifikasi untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut. Pasca itu, Komisi I dan IV DPRD Kota Bogor memanggil tim verifikasi dalam rapat gabungan beberapa waktu lalu. Teranyar, dua komisi tersebut melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMA Negeri dan Disdukcapil untuk mendapatkan informasi terkait kecurangan manipulasi data yang digunakan dalam PPDB.