BKAD Kota Bogor Geber Digitalisasi Aset Via Simasda

BOGOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor menggeber program digitalisasi aset daerah yang ditargetkan rampung tahun 2022 mendatang. Saat ini progres tersebut dalam tahap input data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) SeKota Bogor dan Barang Milik Daerah (BMD) yang sudah menggunakan barcode bisa dicek secara online oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) bahkan masyarakat Kota Bogor.

“Aset itu menjadi masalah seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia. Kami disini Pemkot Bogor sesuai program kami harus meyelesaikan atau menginventarisasi aset-aset yang ada di Pemkot Bogor. Kami dari BPKAD sampai saat ini alhamdulillah sudah membangun alat kerja secara digital, ya untuk aset jadi ini tinggal update, update atau input update data,” ungkap Kepala BKAD Kota Bogor, Denny Mulyadi kepada wartawan di ruang Pokwan DPRD Kota Bogor pada Rabu (1/9/2021) sore.

Denny melanjutkan, jadi kembali lagi, masalah aset itu bukan masalah untuk bidang aset tapi untuk masalah yang harus dibantu untuk seluruh OPD. Karena penggunaanya oleh seluruh OPD karena itu inventarisasi disana, baru nanti terekam di BKAD.

“Ya, jadi bukan masalah BKAD, tapi seluruh masalah OPD di Pemkot Bogor. Untuk itu kami mencoba membangun alat kerja digital yang namanya Simasda, jadi mudah-mudahan tahun ini sudah 80 persen hingga 90 persen sistem ini. Alat kerja ini untuk membantu menginventarisasi aset, sehingga aset itu bisa disajikan dan diinformasikan secara tepat serta cepat,” tambah Denny didampingi Sekretaris BKAD Evandy Dahni.

Denny menjelaskan, dengan sistem digital itu, tidak ada lagi sekat waktu. Jika laporan harus menunggu tandatangan atau misalkan input ketik dari masing masing pengurus barang.

“Jadi nanti dengan aplikasi ini pengurus barang bisa nginput keaplikasi itu, sehingga data itu bisa tersampaikan langsung,” tuturnya.

Denny memaparkan, saat ini masih proses menginventarisir aset, karena bisa diakses cepat. Jadi lebih real time, sekarang pengurus barang maupun masyarakat bisa real time mengakses data barang.

“Memang belum terinformasi dengan baik, yang ideal updating data perbulan 10 persen hingga 20 persen. Karena itu saya minta kepada pengurus barang betul-betul konsen dan fokus sehingga updating data terselesaikan,” pungkasnya.