Bima Arya : Pembangunan IKN di Kalimantan Harus Pertimbangkan Manajemen Pembangunan Regional

 

BOGOR – Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya mengatakan bahwa pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur harus menimbang manajemen pembangunan regional.

“Menyongsong IKN ini bukan hanya menyiapkan kawasan Penajam, bukan hanya membangun Istana. Tapi juga bagaimana menyiapkan aglomerasi di Balikpapan, Samarinda, Tenggarong dan kota-kota lainnya di Kalimantan,” ungkap Bima Arya di pembukaan Rapat Kerja Komwil V APEKSI di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (5/11/2021).

Menurut Bima Arya, manajemen pembangunan regional sangat penting karena harus belajar dari ‘persoalan’ di kawasan aglomerasi Jabodetabek.

“Berpuluh tahun kebagian macetnya, terlambat membangun transportasi sehingga terseok-seok. Cukup banyak warga yang kemudian agak bernafas ketika IKN pindah, mereka berharap beban (di Jabodetabek) bisa berkurang,” ujar Wali Kota Bogor ini.

Ia menambahkan, masih ada waktu bagi daerah untuk menyelaraskan pembangunan dengan IKN yang baru nanti.

“Masih ada tiga tahun menuju cita-cita Presiden Joko Widodo memindahkan IKN ke luar Pulau Jawa. Mari kita sama-sama meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan atensi, bahwa rencana IKN yang baru harus memberikan dampak ekonomi, harus melalui perencanaan yang matang. Tidak hanya di Kaltim tapi seluruh Kalimantan,” jelas Ketua Wali Kota se-Indonesia.

“Jadi regional development growth-nya harus betul-betul dihitung dan direncanakan. Mari kita berdialog dengan Pak Suharso Monoarfa di Bappenas, mari kita dialog dengan Ibu Sri Mulyani. Alokasinya, pelaksanaannya bukan hanya di Penajam Paser saja tapi harus se-Kalimantan tadi. Bagaimana mengatur pola tadi,” tambahnya.

Selain itu, kata Bima, kota-kota se-Kalimantan seharusnya diuntungkan dengan IKN. Harusnya memberikan ruang kesempatan yang besar sebagai rantai pemasok siklus industri dari hulu ke hilir.

“Dan pembangunan IKN tidak boleh meminggirkan budaya adat lokal. Jadi aset sosial budaya ini harus tetap dijaga. Sehingga ibukota negara yang baru nanti bisa menjadi miniatur Indonesia yang sesungguhnya,” terangnya.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ketua APEKSI Bima Arya sejalan dengan ide-ide Pemprov Kaltim.

“Kita tidak ingin IKN hanya membangun di titik nol tapi juga membangun di seluruh pulau Kalimantan serta bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh anak bangsa yang ada di Kalimantan. Ini adalah momentum yang luar biasa. Semoga nanti Kalimantan dan Indonesia Timur akan terjadi keadilan pembangunan di Jawa dan luar Jawa,” ujar Hadi.

Menurutnya, pembangunan di ibukota negara yang baru nanti harus seimbang dan terintegrasi.

“Tidak boleh nanti berbeda. Pergi ke IKN begitu indahnya, kemudian kita ke Samarinda atau ke Balikpapan malah terjadi ketimpangan pembangunan. Bersyukur gagasan kami, diperluas oleh APEKSI. 9 kota di Kalimantan harus terkoneksi dengan baik dengan IKN. Ketika IKN diputuskan di sini, kami semua mengucapkan terimakasih kepada Presiden,” pungkasnya.