Betonisasi Jalan Kapten Yusuf Dikeluhkan, Bima Tekankan Kontaktor Jangan Main-main

BOGOR – Masyarakat kecewa dengan Harus diklik dan dibaca juga, jadi tau isi beritanya apa harus merasakan kemacetan karena adanya proyek tersebut, baru beberapa hari saja selesai dibeton, jalan sudah kembali retak.

Diketahui sudah hampir dua bulan masyarakat harus melintas secara bergantian di jalan Kapten Yusuf sehingga menimbulkan antrean dari arah Empang menuju Ciapus dan sebaliknya.

Salah seorang warga yang kerap melintas di Jalan Kapten Yusuf, Resha mengatakan, setelah satu bulan lebih dirinya harus sabar mengantre untuk berangkat bekerja dan pulang kerumah, kecewa dengan hasil yang dilihat secara langsung.

“Baru beres dibeton jalannya, akan tetapi ada retakan begitu. Jadi buat apa kesabaran masyarakat selama ini, harapannya walau sudah macet-macetan kan hasilnya bagus,” ungkapnya

Resha juga menerangkan, bahwa untuk melintas di jalan Kapten Yusuf selama betonisasi jalan, motor harus antre antara 10-15 menit karena arus lalu lintas diatur bergantian. Bahkan terkadang dirinya kerap harus memutar arah mencari jalan alternatif, karena kondisi sudah macet total.

“Kadang motong jalan, tapi memutar jauh ke Bogor Nirwana Residance (BNR) atau melalui Kebun Raya Residance (KRR). Harapannya bisa diperbaiki, jangan sampai setelah lama baru diperbaiki lagi,” terangnya.

Saat dikonfirmasi, Plt Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor, Wawan Gunawan menyampaikan, biasanya retakan setelah betonisasi jalan merupakan hal biasa. Hal itu lantaran tidak menggangu kontruksi jalan, hanya bagian permukaannya saja.

“Nanti kami akan periksa secara detail. Biasanya itu tidak menggangu kontruksi, retakan hanya permukaan saja,” singkatnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menekankan, pembangunan itu dari pajak, uang rakyat, yang seharusnya dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat.

“Saya minta semua kontraktor jangan main-main. Kepala dinas, camat dan lurah harus turun serta awasi. Kalau kontraktor pelaksana tidak amanah, kita blacklist perusahaannya dan orang-orangnya. Tidak ada tawar-menawar,” tegasnya.