Beban Transportasi di Kota Bogor Semakin Berat, Dishub Akan Bangun Terminal Batas Kota

<p><strong>Barayanews&period;co&period;id<&sol;strong> &&num;8211&semi; Pemerintah Kota Bogor serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta &lpar;BPTJ&rpar; telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna rencana pembangunan terminal di batas kota&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Hal itu ditujukan untuk menertibkan kendaraan dari luar kota yang beroperasi di dalam kota&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Terkait pembangunan tersebut&comma; Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor&comma; Eko Prabowo mengatakan hal itu menanggapi banyaknya angkutan kota dalam provinsi &lpar;AKDP&rpar; yang masuk dan beroperasi di dalam Kota Bogor&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Penataan AKDP juga merupakan wewenang pemprov dan kini BPTJ juga hadir sebagai lembaga pengelola transportasi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Penataan AKDP adalah kewenangan provinsi dan sekarang ada juga lembaga BPTJ yang mengelola transportasi di wilayah Jabodetabek&comma;&&num;8221&semi; kata Eko Prabowo&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Masih kata Eko&comma; beban transportasi di dalam Kota Bogor sudah sangat berat&comma; karena jumlah kendaraan terus bertambah sedangkan ruas jalan raya relatif tidak bertambah&comma; sehingga arus lalulintas di Kota Bogor sering terjadi kemacetan di banyak tempat&period; Sedikitnya&comma; tercatat ada 4&period;000 angkutan perkotaan dari Kabupaten yang beroperasi di wilayah Kota Bogor&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Saat ini&comma; ada sekitar 4&period;000 unit angkot dari Kabupaten Bogor yang masuk dan beroperasi di dalam Kota Bogor&period; Ini makin menambah berat beban transportasi di Kota Bogor&comma;&&num;8221&semi; katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lebih lanjut ia menegaskan&comma; Pemerintah Kota Bogor sudah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BPTJ untuk pembangunan terminal di batas kota&comma; yakni di wilayah-wilayah yang menjadi pintu masuk angkot dari Kabupaten Bogor menuju ke Kota Bogor&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Angkutan dari luar kota Bogor akan beroperasi sampai terminal batas kota&comma; pengguna jasa angkot yang akan melanjutkan perjalanan ke dalam kota&comma; bisa berganti angkot dengan angkot dalam kota&comma;&&num;8221&semi; katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Dari konsultasi dengan pemprov&comma; mendapat jawaban agar Pemerintah Kota Bogor menyampaikan usulan resmi secara tertulis untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat&comma; untuk diproses&comma;&&num;8221&semi; katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurut Eko Prabowo&comma; Provinsi Jawa Barat pada belasan tahun lalu mengizinkan angkot dari Kabupaten Bogor masuk dan beroperasi di Kota Bogor&comma; karena pada saat itu jumlah kendaraan di Kota Bogor belum banyak&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Namun&comma; saat ini jumlah kendaraan sudah sangat banyak dan arus lalulintas menjadi sangat padat&comma;&&num;8221&semi; katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Karena itu&comma; kata dia&comma; Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar mengevaluasi dan melakukan langkah solusi yakni membuat terminal di batas kota&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Eko menyebut&comma; usulan terminal di batas kota itu antara lain&comma; di bagian barat Kota Bogor yakni di Bubulak atau Laladon&comma; di bagian utara Kota Bogor yakni di Ciluer&comma; di bagian timur Kota Bogor yakni di Ciawi&comma; di bagian Selatan Kota Bogor di Mulyaharja dan di Kebonpedes&comma; serta di timur laut Kota Bogor yakni di Citeureup&period;<&sol;p>&NewLine;