Banggar DPRD Kuliti Anggaran RSUD Kota Bogor

<p><span style&equals;"font-size&colon; 14px&semi;">BOGOR &&num;8211&semi; Badan Anggaran &lpar;Banggar&rpar; DPRD Kota Bogor melanjutkan agenda rapat pembahasan KUA-PPAS 2026 dengan pihak RSUD Kota Bogor&comma; Selasa &lpar;30&sol;9&sol;2025&rpar;&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p>Dalam rapat tersebut&comma; Banggar DPRD Kota Bogor membahas secara detail anggaran yang diajukan oleh RSUD Kota Bogor dan isu-isu terkini&comma; seperti masalah hutang yang diperkirakan mencapai Rp117 miliar sampai akhir tahun nanti dan wacana pengambil alihan pengelolaan oleh provinsi Jawa Barat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor&comma; M&period; Rusli Prihatevy menyampaikan berdasarkan hasil rapat&comma; Banggar DPRD Kota Bogor meminta pihak RSUD untuk melakukan perhitungan ulang terhadap struktur belanja&period; Sebab&comma; proyeksi pendapatan diperkirakan akan mengalami penurunan sampai Rp8 miliar di tahun mendatang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Kami meminta agar struktur belanja dihitung lagi agar sesuai dengan kebutuhan dan menjawab persoalan yang ada&comma; terutama penyelesaian pembayaran utang&comma;” kata Rusli&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lebih lanjut&comma; Rusli memastikan bahwa isu pengambil alihan pengelolaan RSUD Kota Bogor tidak akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat&period; Sebab&comma; hal tersebut sudah di konfirmasi oleh Komisi IV ke pihak Dinkes Provinsi Jabar&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Jadi mekanismenya panjang dan rumit&period; Sehingga pihak Dinkes Jabar memastikan isu tersebut tidak akan ditindaklanjuti&comma;” tutup Rusli&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam sepekan ini&comma; Banggar DPRD Kota Bogor akan menjalani rapat pembahasan KUA-PPAS 2026 dengan seluruh dinas&comma; guna memastikan program yang masuk ke Rencana APBD 2026 sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan RPJMD Kota Bogor&period;<&sol;p>&NewLine;