PP-APBD

Bahas PP-APBD 2022 Kota Bogor, DPRD Sebut Ada Lebih Dari 50 Catatan Untuk Pemkot Bogor

<p>BOGOR &&num;8211&semi; Badan Anggaran &lpar;Banggar&rpar; DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja lanjutan pembahasan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah &lpar;PP-APBD&rpar; 2022 Kota Bogor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah &lpar;TAPD&rpar; Kota Bogor&comma; Kamis &lpar;20&sol;7&rpar;&period; Ketua DPRD Kota Bogor&comma; Atang Trisnanto menyebutkan berdasarkan hasil rapat pertama dan kedua&comma; terdapat lebih dari 50 catatan rekomendasi untuk Pemerintah Kota Bogor terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Lebih dari 50 poin catatan rekomendasi DPRD untuk TAPD terkait pelaksanaan APBD 2022 ini dimaksudkan agar pembukuan keuangan&comma; perencanaan pembangunan&comma; dan penyerapan anggaran dapat disempurnakan&comma;” ujar Atang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Lebih lanjut&comma; pria yang akrab disapa Kang Atang ini menyebutkan akan ada rapat lanjutan terkait pembahasan PP-APBD 2022 Kota Bogor&period; Hal tersebut lantaran terdapat selisih terkait belanja daerah antara yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bogor dengan hasil LHP BPK&period; Dimana selisih belanja daerah mencapai angka Rp2&comma;7 miliar&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Dari catatan DPRD&comma; total realisasi belanja daerah setelah disesuaikan dengan LHP BPK ada selisih sekitar 2&period;7 miliar dari postur PP-APBD yang disampaikan Pemkot&period; Kami di DPRD mengasumsikan adanya kerugian negara yang perlu dibayarkan kembali ke kas daerah&comma;” tegas Atang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kendati demikian&comma; Atang menyampaikan terdapat kesepakatan antara DPRD Kota Bogor dengan TAPD Kota Bogor terkait enam kesimpulan hasil rapat hari ini&period; Yakni&comma; kesimpulan pertama&comma; dari sisi pendapatan&comma; pemerintah Kota Bogor agar serius terencana terukur dalam menindaklanjuti pembayaran piutang daerah yang nilainya ratusan milyar&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kedua&comma; dari sisi pendapatan&comma; pemerintah kota bogor agar serius melakukan evaluasi terhadap besaran deviden yang disetor oleh BUMD dan Pemkot melakukan langkah-langkah agar BUMD bisa memberikan deviden secara proporsional sesuai dengan PMP yang selama ini sudah diserahkan oleh Pemerintah Kota Bogor&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Sebagai contoh&comma; khusus Perumda Pasar Pakuan Jaya &lpar;PPJ&rpar;&comma; harus meningkatkan deviden secara signifikan mengingat PMP yang telah diberikan nilainya ratusan miliar&period; Deviden ini sangat jauh dari angka logis dari total laba yang seharusnya dimiliki BUMD dengan aset pasar yang banyak dan strategis” ungkap Atang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ketiga&comma; Pemerintah Kota Bogor agar bekerja secara serius dan maksimal dalam melaksanakan program dan pekerjaan yang bersumber dari DAU dan DAK&comma; sehingga serapannya dapat optimal menggerakkan roda ekonomi pembangunan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Karena kalau kita lihat catatannya tadi&comma; yang tidak terserap mencapai 27 miliar&period; Sangat disayangkan kalau itu terjadi karena masalah serapan anggaran&comma;” kata Atang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Keempat&comma; perencanaan belanja pegawai agar dilakukan lebih cermat agar anggaran dapat dioptimalkan untuk belanja kepentingan yang lain&period; Kelima&comma; selisih silpa PP-APBD 2022 dengan SILPA apbd 2023 yang tercatat lebih dari 100 miliar agar menjadi perhatian dari pemerintah kota agar melakukan penyesuaian sebagaimana regulasi yang berlaku&period; Kami mengingatkan bahwa perubahan anggaran hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pembahasan perubahan APBD 2023&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Kami mewanti-wanti kepada Pemkot Bogor supaya tidak melakukan perubahan anggaran sebelum ada mekanisme pembahasan perubahan APBD 2023&period; Karena merubah anggaran tidak diperbolehkan melalui mekanisme selain pembahasan perubahan APBD 2023&comma;” tegas Atang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Keenam&comma; pemerintah kota bogor harus segera mengeluarkan SOP tentang penanganan dana BTT terutama untuk pemanfaatan dana tanggap bencana dan tanggap darurat agar masyarakat yang terkena bencana dapat segera tertangani&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Lemahnya serapan ini bisa dilihat dari masih banyaknya masyarakat kota bogor yang terkena bencana dan masalah di tahun 2022&comma; namun sampai hari ini tidak tertangani dengan baik&comma; sedangkan di sisi lain dana BTT hanya terserap sebesar 36 persen&&num;8221&semi;&comma; pungkas Atang&period;<&sol;p>&NewLine;

Recent Posts

Pesan Dedie Rachim untuk Peserta FTBI: Percaya Diri dan Junjung Budi Pekerti

BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, secara resmi melepas para pelajar perwakilan Kota…

24 jam ago

Aplikasi SOLUSI, Perkuat Pendataan dan Promosi UMKM

BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan,…

1 hari ago

Cabor Bela Diri Panen Emas Porprov, Pemkot Bogor Segera Bangun Arena Laga Tangkas dan Lapangan Olahraga Baru

BOGOR - Sebagai bentuk apresiasi atas capaian prestasi atlet pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV…

1 hari ago

Karate Kota Bogor Akhirnya Kembali Raih Dua Emas di Porprov Jabar

Cabang olahraga (cabor) karate Kota Bogor berhasil mengakhiri puasa medali emas selama 23 tahun pada…

1 hari ago

Kelola Sampah Organik Jadi Kompos Lewat Program Swam, Kelurahan Margajaya Tarik Perhatian Delegasi Asing

BOGOR – Pemerintah Kelurahan Margajaya, Kota Bogor, menghadirkan terobosan pengelolaan sampah organik berbasis rumah tangga…

1 hari ago

Kelurahan Lawanggintung Ajukan Pemasangan Titik Baru Hidran Pascakebakaran

BOGOR – Pemerintah Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mempercepat langkah pemulihan bagi warga…

1 hari ago

This website uses cookies.