Kota Bogor

Ambruk Jelang PTM, Komisi IV DPRD Kota Bogor Langsung Sidak SDN Otista

 

BOGOR – Pasca ambruknya atap ruang kelas SDN Otista pada Kamis (16/09), Komisi IV DPRD Kota Bogor yang diwakili Ahmad Rifki Alaydrus dan Anna Mariam Fadhilah, bergerak cepat untuk melihat kondisi sekolah pada Jumat (17/09) pagi. 

“Kami mewakili DPRD melakukan pengecekan langsung.  Kondisinya memang tidak layak, tahun 2004 pembangunan terakhir. DPRD sudah mendorong anggaran renovasi gedung sekolah, namun dimasa pandemi Covid-19 ini anggaran tersebut terkena refocusing,” ucap Rifki.

Di tempat yang sama, Anna mengatakan bahwa ambruknya ruang kelas SDN Otista ini menjadi alarm bagi dunia pendidikan. “Ini jadi alarm buat kita semua untuk mengecek bangunan-bangunan sekolah yang lain. Khawatir terjadi hal yang serupa. Sehingga sebelum kejadian kita sudah antisipasi dan bisa kita anggarkan perbaikannya, tidak direfocusing,” ujar Anna.

Untuk menghindari kejadian serupa, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mendorong Dinas Pendidikan untuk melakukan 3 langkah strategis. “Mulai dengan pemeriksaan dan pemetaan seluruh bangunan sekolah untuk jaminan keselamatan proses belajar menjelang PTM. Hasilnya segera diajukan untuk perbaikan. Khusus SDN Otista bisa segera renovasi dengan skema BTT,” kata Atang

Kedua, evaluasi terhadap penyerapan anggaran perbaikan sekolah-sekolah,  baik karena gagal lelang ataupun penyebab lainnya. “Anggaran perbaikan sekolah selalu dianggarkan DPRD dan Pemkot dalam beberapa tahun terakhir. Namun, banyak yang gagal dikerjakan. Harus dievaluasi secara total penyebabnya”, jelas Atang

Terakhir, kebijakan prioritas untuk pembangunan sekolah baru. “Petakan kebutuhan sekolah di wilayah. Jumlah penduduk bertambah, sekolah juga perlu ditambah. Apalagi rata-rata angka belajar kita belum sampai 12 tahun. Terlebih dengan sistem zonasi, banyak siswa yang tidak tertampung akibat sekolah banyak terkonsentrasi di perkotaan,” pungkas Ketua DPD PKS Kota Bogor ini.

Share

Recent Posts

Politisi PDI Perjuangan Minta Realisasi Nyata Soal Rencana Pemerintah Hapus Tunggakan Iuran BPJS

BOGOR – Pemerintah pusat berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan mulai November 2025. Kebijakan ini…

7 jam ago

Koridor 5 dan 6 Biskita Kembali Mengaspal

BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim secara simbolis melakukan flag off kembalinya operasional…

8 jam ago

Banu Lesmana Bagaskara Apresiasi Pemerintah Pusat Hapus PPh 21 untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp10 Juta

BOGOR — Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan, Banu Lesmana Bagaskara, menyampaikan apresiasi…

4 hari ago

Wujudkan Kota Bebas Narkoba DPRD Kota Bogor Siap Sahkan Raperda P3Napza

BOGOR - Tim panitia khusus (pansus) DPRD Kota Bogor yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)…

5 hari ago

Banggar DPRD Kuliti Anggaran RSUD Kota Bogor

BOGOR - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor melanjutkan agenda rapat pembahasan KUA-PPAS 2026 dengan…

5 hari ago

Bapemperda DPRD Kota Bogor Evaluasi Dua Perda Kaitan Transportasi

BOGOR - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor melakukan…

5 hari ago

This website uses cookies.