91 Paket Pengadaan Tuntas Ditenderkan, Pemkot Bogor Kebut Persiapan Proyek 2026

BOGOR – Pemerintah Kota Bogor menyatakan proses tender dan seleksi untuk 91 paket pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 telah rampung. Seluruh paket kini masuk tahap pelaksanaan di masing-masing dinas.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bogor, Lia Kania Dewi, mengatakan penyelesaian tender tepat waktu diharapkan membuat seluruh proyek bisa berjalan sesuai jadwal. “Harapannya tidak ada pekerjaan yang lintas tahun. Semua harus selesai sesuai kontrak sampai Desember,” kata Lia.

Pemkot Bogor kini menunggu persetujuan bersama RAPBD 2026 dengan DPRD yang ditargetkan selesai 30 November. Setelah persetujuan, seluruh dinas bisa mulai menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) per 1 Desember dan memulai proses pra-DPA untuk percepatan pengadaan.

“Untuk paket konstruksi yang DED-nya sudah siap bisa mulai pra-DPA, terutama perencanaan dan manajemen konstruksi,” ujar Lia.

Lia menegaskan proyek strategis, termasuk pembangunan di kawasan GOR, ditargetkan selesai Oktober 2026. Fasilitas tersebut akan dipakai untuk Porprov pada November 2026.

Pemkot akan menetapkan minimal 10 paket strategis usai persetujuan RAPBD, dengan kemungkinan tiga paket bisa mulai pra-DPA.

Beberapa proyek bernilai besar diperkirakan masuk daftar strategis, seperti pembangunan Jalan R3. Namun nilai anggaran belum dapat disebutkan karena menunggu persetujuan DPRD.

Untuk proyek Jalan Saleh Dasa Sasmita, anggaran diharapkan berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat sehingga proses lelang dilakukan di tingkat provinsi.

Selain itu, Pemkot juga menyiapkan paket pembangunan ruang kelas baru, revitalisasi sekolah, serta sejumlah proyek pendidikan lainnya. Untuk sektor kesehatan, Lia menyebut tidak ada pembangunan gedung besar pada 2026.

Lia memaparkan bahwa proporsi tender biasanya hanya sekitar 10% dari total pengadaan. Karena itu, Pemkot Bogor menargetkan peningkatan e-processing hingga 30%, terutama untuk pengadaan obat dan barang habis pakai. Pada 2025, e-processing tercatat baru mencapai 24%.

Lia menyebut penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi fokus penting untuk mendorong daya saing UMKM lokal agar tidak tergeser produk impor.

Di sisi lain, Pemkot juga menyiapkan pengembangan mini kompetisi dalam e-procurement untuk mendorong efisiensi harga. “Dengan mini kompetisi, penyedia bersaing menawarkan harga terbaik,” ujarnya.

Mulai 2026, pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan kertas akan dikonsolidasikan melalui BPJ untuk menyeragamkan harga. Evaluasi akan menentukan penyedia dengan penawaran paling efisien sebelum pengadaan dilakukan di masing-masing dinas.

“Harga akan diseragamkan agar efisien. Penyedia bisa banyak, tapi harga tetap terstandardisasi,” kata Lia.