Tim Transisi Dedie-Jenal Panggil Pejabat Pemkot Bogor, Pengamat Politik: Kurang Etis di Posko Pemenangan

BOGOR – Tim Transisi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin, akan menggelar serangkaian pertemuan intensif mulai Kamis (30/1/2025) hingga Rabu (5/2/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja pemerintah dengan visi-misi kepala daerah terpilih periode 2025–2030.

Tim Transisi, yang diketuai Sopian (Ketua DPC Gerindra Kota Bogor) dan sekretaris Fery Dermawan (Sekretaris DPC Demokrat Kota Bogor), telah menjadwalkan pemanggilan pejabat Pemkot Bogor, termasuk kepala OPD, camat, hingga pimpinan perumda. Pertemuan ini akan dilaksanakan di Posko Kemenangan Dedie-Jenal yang berlokasi di Jalan Ciremai Ujung, Bogor.

Berdasarkan surat yang dikirim Tim Transisi kepada Plh Wali Kota Bogor, Hanafi, pemanggilan ini diharapkan memfasilitasi transisi kepemimpinan yang lancar sebelum pelantikan Dedie-Jenal pada 6 Februari 2025. Dalam surat tersebut, Tim Transisi juga meminta dukungan konsumsi untuk rapat koordinasi tersebut.

Menanggapi langkah ini, pengamat politik dari Universitas Djuanda Bogor, Undang Suryatna, menilai pembentukan Tim Transisi adalah hal wajar untuk memastikan kelancaran pergantian kepemimpinan. Namun, ia mengkritisi lokasi rapat koordinasi di posko pemenangan pasangan terpilih.

“Lebih baik jika pengumpulan pejabat dilakukan di lingkungan Balai Kota atau kantor pemerintahan. Menggelar rapat di posko pemenangan bisa menimbulkan kesan bahwa netralitas ASN terganggu, karena ASN seharusnya bebas dari politik praktis,” ujar Undang, Minggu (26/1/2025).

Undang, yang juga mantan Komisioner KPU Jawa Barat, menambahkan bahwa percepatan pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) telah disepakati oleh Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri. “Pelantikan secara serentak akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025,” tutupnya.

Langkah Tim Transisi Dedie-Jenal ini memunculkan harapan, namun juga menuntut kehati-hatian agar tidak mencederai prinsip netralitas ASN dan etika birokrasi pemerintahan.