Terima Banyak Aduan Soal Pinjol, DPRD Kota Bogor Siapkan Raperda

<p>BOGOR &&num;8211&semi; DPRD Kota Bogor saat ini tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah &lpar;Raperda&rpar; tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online&comma; Bank Keliling&comma; Koperasi Liar dan Rentenir&period; Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah &lpar;Bapemperda&rpar; DPRD Kota Bogor&comma; Endah Puwanti&comma; mengungkapkan latar belakang diusulkannya raperda ini adalah karena banyaknya aduan yang masuk ke DPRD dari korban pinjama online&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Latar belakangnya adalah banyaknya kasus di masyarakat lebih kearah dampak negatif dari pinjol&comma; rentenir&comma; dan koperasj liar&comma;” kata Endah&comma; Selasa &lpar;17&sol;5&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Endah mengaku&comma; ia mendapatkan keluhan dimana salah satu warga meminjam Rp1 juta&comma; namun harus mengembalikan uang hingga Rp10 juta karena tingginya bunga&period; Bahkan&comma; dijabarkan oleh Endah&comma; bunga yang harus dibayar sebesar Rp300 ribu tiap pekannya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Bahkan ada juga yang kehilangan rumah dan menyebabkan rumah tangganya cerai&comma;” terang Endah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Atas banyaknya kasus yang diterima oleh DPRD Kota Bogor&comma; Endah menyampaikan Raperda ini perlu segera dibahas agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian perlindungan dari pinjaman online&comma; renternir dan koperasi ilegal&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Akhirnya kita mengusulkan&comma; ini harus dibuat sebuah perlindungan&period; Jadi arah raperda ini qdalah bagaimana arahnya perlindungan kepada masyarakat&period; Bagaimana ke depannya masyarakat Kota Bogor bisa dilindungi dari hal-hal yang sifatnya dampak negatif&comma;” pungkasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sebelumnya&comma; Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor&comma; Jenal Mutaqin&comma; menyampaikan dalam rapat paripurna yang digelar&comma; Selasa &lpar;10&sol;5&rpar;&comma; terdapat tiga raperda yang akan dibahas pada masa sidang ketiga tahun sidang 2022 ini&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Diantaranya adalah Raperda Kota Bogor Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021&comma; Raperda Kota Bogor Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor dan Raperda Kota Bogor Tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online&comma; Bank Keliling&comma; Koperasi Liar dan Rentenir&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Selain itu juga terdapat beberapa Raperda yang belum selesai dan masih dalam tahap pembahasan panitia khusus dan serta terdapat beberapa Raperda yang dalam tahap fasilitasi Gubernur Jawa Barat&comma;” jelas Jenal&period;<&sol;p>&NewLine;