Soal Ijazah Tertunggak, DPRD Kota Bogor Desak Gubernur Jabar Turun Tangan

 

“Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim Mengapresiasi Perjuangan DPRD Kota Bogor Untuk Menebus Ijazah yang Tertahan Karena Tunggakan di Sekolah”

BOGOR – Beberapa sektor yang menjadi hal penting dalam pemenuhan hak dasar rakyat selalu menyisakan permasalahan. Salah satunya administrasi dalam sektor pendidikan. Penebusan ijazah selalu menjadi momok menakutkan bagi orang tua siswa.

Hal tersebut terasa sulit bagi warga miskin yang kesulitan dan memiliki keterbatasan dalam menebus ijazah baik itu SMP dan SMA/SMK.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somarddikarya menggelar silaturahmi dengan warga tiga kelurahan di Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor belum lama ini.

Membahas sulitnya penebusan ijazah tersebut dalam pembahasannya, Atty menampung banyak laporan terkait hal tersebut

“Kita segera tuntaskan persoalan ini. Banyak masyarakat yang mengeluh karena banyak sekolah yang menahan ijazah dengan judul yang sama yaitu tertunggaknya kewajiban orang tua siswa dalam melunasi biaya,” kata Atty.

Atty juga menegaskan, penebusan ijazah harusnya bisa dilakukan secara gratis dengan mengacu pada peraturan walikota (perwali).

“Berdasarkan data, yang menunggak tak bisa ambil ijazah hampir di atas 90 persen. Ini tentu harus diperjuangkan,” kata Atty.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang menghadiri agenda tersebut itu merespons positif dengan niatan para legislator. Mantan petinggi KPK tersebut berjanji akan menuntaskan eksekusi persoalan ini dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

“Kita akan hadir dan selesaikan persoalan ini secepatnya. Tiga hak dasar rakyat salah satunya pendidikan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin memang menjadi prioritas kita,” kata Dedi.

Komitmen Dedi ini mendapat apresiasi dari Atty. Menurutnya, Pemkot Bogor sejauh ini sudah berupaya hadir di tengah masyarakat. Upaya memprioritaskan pendidikan di Kota Bogor, kata Atty, harus didukung penuh oleh legislatif.

“Harusnya tidak hanya pemkot saja yang melakukan intervensi. Gubernur Jawa Barat seharusnya ikut melakukan intervensi dalam APBD Provinsi untuk persoalan ini karena jenjang SMK/SMA sudah menjadi ranah provinsi,” beber Atty.

Meski begitu, lanjut Atty, DPRD Kota Bogor mendesak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk bisa terlibat dalam program ini. Menurutnya, intervensi APBD Provinsi untuk penebusan ijazah sangat diperlukan khususnya Kota Bogor.

“Saya meminta kepada Gubernur Jabar, harusnya dapat ikut dalam program ini dimana adanya intervensi APBD Provinsi untuk diberikan kepada daerah khususnya ke Kota Bogor,” desak Atty.

“Supaya tidak ada lagi cerita ijazah siswa yang sudah lulus masih ditahan karena adanya tunggakan orang tua siswa, sementara sekolah SMA dan SMK yang dalam ranah ini merupakan kewenangan dinas pendidikan tingkat provinsi malah terlihat tidak peka,” tambahnya.

Selain sorotan terkait penebusan ijazah, politisi yang akrab disapa Ceu Atty ini pun menampung sejumlah aspirasi antara lain migrasi BPJS-PBI bagi masyarakat tidak mampu, selain itu ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang bantuan hukum bagi warga miskin.