Raperda Penyelenggaran Pesantren Ditetapkan Dalam Waktu Dekat

<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>BOGOR &&num;8211&semi; Tim panitia khusus &lpar;Pansus&rpar; Rancangan Peraturan Daerah &lpar;Raperda&rpar; tentang Penyelenggaran Pondok Pesantren&comma; telah menerima draft hasil fasilitasi Gubernur Jawa Barat &lpar;F-Gub&rpar;&period; Guna menindaklanjutinya&comma; Pansus yang dipimpin oleh Ahmad Aswandi ini menggelar rapat finalisasi dengan Bagian Hukum dan HAM pada Setda Kota Bogor dan tenaga ahli&comma; Rabu &lpar;9&sol;2&sol;2022&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Poin-poin yang menjadi catatan berdasarkan hasil F-Gub&comma; diklaim oleh Aswandi sudah dipenuhi dan dimasukkan kedalam draft Raperda yang nantinya akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah &lpar;Banmus&rpar; agar bisa segera diparipurnakan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Pada hari ini kita membahas hasil F-gub terkait raperda tentang penyelenggaran pesantren&period; Kita sudah memasukkan apa-apa saja dari evaluasi gubernur dan hari ini kita rapat final untuk selanjutnya dilaporkan ke banmus dan diparipurnakan&comma;” kata Aswandi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pria yang akrab disapa Kiwong ini juga menjelaskan&comma; didalam draft Raperda Penyelenggaran Pondok Pesantren mengatur hal-hal seperti menegaskan fungsi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan dakwan&period; Sekaligus mewajibkan Pemerintah Kota Bogor untuk memberikan bantuan untuk penyelenggaraan pondok pesantren&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Hal-hal yang diatur didalam perda ini salah satunya adalah fungsi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan&comma; sebagai lembaga dakwah dan yang paling terpenting adalah adanya kewajiban pemerintah daerah untuk membantu pondok pesantren yang ada di kota bogor&comma;” ujar Kiwong&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Berdasarkan data yang dimiliki oleh tim Pansus&comma; Kiwong mengungkapkan ada 140an Pondok Pesantren di Kota Bogor&period; Namun&comma; hingga saat ini&comma; baru ada 70an pesantren yang sudah meregisterasi ulang izin pendidikannya&period; Ia pun berharap&comma; dengan adanya Perda Penyelenggaraan Pondok Pesantren&comma; Tim Pengembangan Pondok Pesantren bisa mengadvokasi dan memberikan informasi terkait registerasi ulang izin pendidikan pondok pesantren&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Jadi harapannya dengan perda ini jadi&comma; nanti juga ada team pengembangan pondok pesantren bisa mengadvokasi dan memberikan informasi kepada ponpes yang belum melakukan registerasi untuk melakukan registerasi&comma;” pungkasnya&period;<&sol;p>&NewLine;