Rakor dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025-2026

BOGOR – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, mengikuti rapat koordinasi (rakor) dan sosialisasi pembentukan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025-2026 bersama Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf di Gedung Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025).

Mensos menyampaikan tiga hal utama, yaitu program eksisting Kementerian Sosial (Kemensos), data tunggal sosial ekonomi, dan pembentukan Sekolah Rakyat.

Saifullah Yusuf mengatakan, program yang sudah dirancang agar dapat didukung, diintegrasikan, dan disinergikan dengan program para kepala daerah.

Terkait Sekolah Rakyat, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa program ini diperuntukkan bagi masyarakat kategori miskin dan miskin ekstrem. Perbedaannya dengan sekolah umum adalah Sekolah Rakyat ini berasrama, serta semua biaya ditanggung pemerintah.

Diharapkan jenjang pendidikan yang tersedia adalah SD, SMP, dan SMA dengan alokasi sekitar 300-350 siswa per jenjang, sehingga satu Sekolah Rakyat diperkirakan menampung sekitar 1.000 siswa.

Rencananya, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Jenjang pendidikan di setiap sekolah bisa berbeda-beda, ada yang hanya SD, SMP, atau SMA.

“Saat ini kami sedang melakukan konsolidasi dengan para kepala daerah. Bagi kepala daerah yang memiliki aset berupa bangunan atau tanah dapat mengusulkan ke Kementerian Sosial. Nanti akan kami tinjau, jika memenuhi kriteria dan memungkinkan, maka pembangunan bisa dilakukan tahun ini,” ujar Saifullah Yusuf.

Kemensos menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat pada tahun 2025 dan 200 lagi pada tahun 2026. Setengah dari jumlah tersebut akan dibangun oleh pemerintah, sementara sisanya melibatkan pihak swasta. Untuk Jawa Barat, jumlahnya akan bergantung pada usulan yang paling memungkinkan.

Kemensos mengasumsikan satu daerah memiliki satu Sekolah Rakyat, dengan target sebanyak 20 hingga 30 sekolah di Jawa Barat.

Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum unggulan, dengan sistem pendaftaran awal bagi warga miskin di sekitar lokasi sekolah.

Sementara untuk tenaga pendidik akan dipersiapkan oleh kementerian terkait dan akan diberikan kursus tambahan.

“Untuk sementara, setiap daerah akan memiliki satu Sekolah Rakyat sambil terus dipantau perkembangannya sebelum dilaporkan ke Presiden,” ucap Saifullah Yusuf.

Di lokasi yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Ia ingin anak-anak Jawa Barat sukses dan mampu meningkatkan kualitas hidup mereka.

“Saya ingin anak-anak Jawa Barat memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik, kecerdasan yang lebih tinggi, dan kembali ke filosofi Panca Waluya, yaitu cageur, bageur, bener, pinter, singer,”ucap Dedi.

Selain memperhatikan siswa, Dedi juga menekankan pentingnya kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, guru tidak boleh dibebani dengan tugas administrasi atau urusan kepegawaian.

Menurut Dedi, pendidikan harus mengajarkan anak-anak tentang kehidupan yang baik, karena pengalaman hidup akan membantu mereka berkembang.

Turut hadir mendampingi Pj Sekda Kota Bogor, Kepala Dinas Kesehatan, Sri Nowo. Retno, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor, Hendres Dwi Nugroho.