Program Tematik Sektor Pertanahan

Rakor Bersama KPK, Pemkot Bogor dan ATR/BPN Sepakat Percepat Sertifikasi Aset

<p>BOGOR &&num;8211&semi; Sekretaris Daerah &lpar;Sekda&rpar; Kota Bogor  Syarifah Sofiah mewakili Pemerintah Kota &lpar;Pemkot&rpar; Bogor mengikuti Rapat Koordinasi &lpar;rakor&rpar; Program Tematik Sektor Pertanahan Tahun 2023 Wilayah Jawa Barat yang diadakan  Komisi Pemberantasan Korupsi &lpar;KPK&rpar;&comma; Selasa &lpar;11&sol;7&sol;2023&rpar; sore di Bandung&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kegiatan Program koordinasi pencegahan korupsi daerah tahun 2023 melalui program tematik sektor pertanahan wilayah Jawa Barat dibuka langsung Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II&comma; KPK sekaligus Kasatgas Pencegahan Wilayah&comma; Agus Priyanto yang juga dihadiri oleh jajaran KPK&comma; Pemprov Jawa Barat&comma; Sekda se-Jawa Barat&comma; BKAD se-Jawa Barat&comma; Inspektorat se-Jawa Barat dan Kantor ATR &sol; BPN&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf &lpar;b&rpar; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi&comma; Komisi Pemberantasan Korupsi &lpar;KPK&rpar; bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi pelayanan publik&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kasatgas Pencegahan Wilayah II&comma; Agus Priyanto mengatakan&comma; kegiatan ini diikuti oleh seluruh kabupaten&sol;kota di Jawa Barat  yang dibagi ke dalam tiga batch yang setiap batch diisi oleh kabupaten&sol;kota untuk memaksimalkan dan optimalkan diskusi serta penyampaian materi pencegahan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam sambutannya Agus meminta agar kabupaten&sol;kota di Jawa Barat menginventarisir K1 K2 K3&period; Dalam status yuridis sebuah bidang tanah dikelompokkan menjadi K1&comma; K2&comma; K3 dan K4&period;<&sol;p>&NewLine;<p>K1 artinya tanah tersebut statusnya clean dan clear sehingga dapat diterbitkan sertifikat&period; K2 artinya status tanah tersebut sengketa sehingga hanya dicatat dalam buku tanah&comma; K3 artinya status subyek tanahnya belum memenuhi syarat sehingga hanya dicatat dalam daftar tanah dan K4 artinya tanah tersebut sudah memiliki sertifikat namun perlu perbaikan informasi pada peta&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Saat ini kata Agus&comma; di Jawa Barat maupun kabupaten&sol;kota di Jawa Barat baru mencapai 35 persen yang sudah disertifikasi dari total aset tanah di setiap wilayah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menyebut bahwa target di tahun 2024 sertifikasi tanah seharusnya bisa mencapai 50 persen&comma; namun dikarenakan kendala di beberapa daerah maka diundur hingga 2025&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Untuk itu kegiatan tematik ini kita adakan dengan harapan Pemkot dan Kantor Pertanahan bisa saling rekonsiliasi  mencari kesepakatan&comma; mencari titik temu berapa aset tanah daerah yang bisa menjadi produk sertifikat&comma; sehingga ke&period;depan Pemda bisa menganggarkan untuk sertifikasi ini&comma;&&num;8221&semi; ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Agus menyampaikan KPK menerima laporan dari daerah-daerah terkait adanya gep koordinasi ataupun akselerasi&comma; sehingga KPK membuat program tematik mempertemukan antara daerah dan Kantor Pertanahan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kenapa KPK melakukan ini&comma; karena salah satu penugasan KPK adalah melakukan koordinasi kepada instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi dan lainnya&period; Salah satu layanannya adalah ini&period; Sehingga tujuannya untuk juga untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat&comma;&&num;8221&semi; katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Aset lanjut Agus&comma; bukan lagi soal air mata namun bisa menjadi mata air dalam mensejahterakan masyarakat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Memang dalam aset itu ada biaya pemeliharaan&comma; kemudian dijaga dan sebagainya&period; Tapi yang harus ditumbuhkan adalah mindset bahwa aset itulah yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah&comma;&&num;8221&semi; katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pengelolaan aset secara optimal dan profesional akan membuat aset menjadi sehat untuk kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia mencontohkan bahwa aset bidang tanah bisa dimanfaatkan menjadi fasilitas umum maupun pelayanan publik dan sarana prasarana infrastruktur yang juga bertujuan untuk melayani dan memberikan manfaat kepada masyarakat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Setelah pembukaan dan penyampaian materi setiap kabupaten&sol;kota dan Kantor ATR&sol;BPN melakukan diskusi yang selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara dan kesepakatan antara BPN dan masing-masing daerah terkait hasil diskusi dan rencana kerja ke depan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sekda Kota Bogor&comma; Syarifah Sofiah mengatakan&comma; kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan percepatan sertifikasi aset daerah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Iya&comma; jadi dirembukan antara BPN dan pemkot dan pemda setiap wilayah membuat rencana kerja dalam dua tahun 2023 hingga 2024 sampai 2025 bisa terselesaikan berapa ini yang tersertifikasi&comma;&&num;8221&semi; jelasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Untuk percepatan ini Kota Bogor akan melakukan sertifikasi K1 dengan status clean and clear agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam kesempatan itu Sekda juga menyaksikan penandatanganan rencana kerja antara BKAD dengan ATR&sol;BPN Kota Bogor&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Untuk kita Bogor &lpar;kota&rpar;&comma; jadi kita dari data yang mau kita selesaikan alas haknya itu&comma; diantaranya adalah bidang infrastruktur&period; Jadi tahun 2023 kita selesaikan 500 bidang di sertifikat dan di tahun 2024 1&period;000 bidang&comma;&&num;8221&semi; ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia pun berharap upaya ini bisa dijalankan dengan baik yang tujuannya juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat&period;<&sol;p>&NewLine;

Recent Posts

Pemkot Pastikan Pelayanan Terhadap Korban Kebakaran Lawanggintung Berjalan

BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan pelayanan terhadap korban kebakaran di RW 04 Kelurahan…

2 jam ago

DPRD Kota Bogor Dorong UMKM Naik Kelas, Zenal Abidin Tekankan Pendampingan Usaha

‎BOGOR – Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, H. Mochamad Zenal Abidin, mendorong pelaku usaha…

2 jam ago

Ajak Anak-anak Resmikan Jembatan, Dedie Rachim Tekankan Pentingnya Menjaga Akses Warga

BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengajak anak-anak sebagai penerus generasi mendatang untuk…

2 jam ago

Melenggang di Pasar Mancanegara, Pabrik Tempe Azaki Ikut Bantu Cegah Stunting

BOGOR – Pabrik tempe Azaki yang beroperasi di Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor,…

2 jam ago

Kota Bogor Bidik Dua Emas di Cabor Binaraga Porprov XV Jabar 2026

BOGOR- Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, bersama Ketua Umum KONI Jawa Barat, Muhammad Budiana, secara…

2 jam ago

Pandu Porprov, Satu Platform untuk Informasi dan Navigasi Pertandingan

BOGOR - Porprov Navigation and Information Kota Bogor 2026 memiliki berbagai fitur aktif dan fasilitas…

1 hari ago

This website uses cookies.