Percepatan Pembangunan, Pemkot Bogor Tambah PPK Bersertifikat Melalui Pelatihan

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C di Hotel Onih, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis (18/6/2026).

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kompetensi aparatur dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengatakan kebutuhan ideal PPK Tipe C di lingkungan Pemkot Bogor mencapai hampir 100 personel. Namun hingga saat ini baru terdapat 65 ASN yang telah memiliki kompetensi dan sertifikasi yang dibutuhkan.

“Secara kuantitas kami masih kekurangan personel kompeten untuk posisi tersebut. Kebutuhan ideal hampir 100 personel PPK Tipe C, sementara kondisi saat ini baru tersedia 65 personel,” kata Denny.

Untuk menambah jumlah personel bersertifikat, Pemkot Bogor mengikutsertakan 27 ASN dalam pelatihan tersebut. Denny berharap seluruh peserta dapat lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat keahlian resmi.

Ia juga meminta para narasumber dan BKPSDM memberikan materi yang mudah dipahami peserta agar mampu menghadapi ujian sertifikasi dengan baik.

“Harapan kami seluruh peserta bisa lulus 100 persen. Materi yang diberikan juga harus mudah dipahami karena dalam ujian pengadaan, soal yang terlihat sederhana sering kali membutuhkan analisis yang cukup kompleks,” ujarnya.

Selain masih kekurangan PPK Tipe C, Pemkot Bogor juga masih membutuhkan peningkatan jumlah PPK Tipe B. Saat ini baru dua pejabat yang mengantongi sertifikasi PPK Tipe B dari kebutuhan ideal sebanyak 14 orang.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum BPSDM Jawa Barat, Asep Riyanto, mengapresiasi komitmen Pemkot Bogor dalam meningkatkan kapasitas aparatur, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, masih terdapat kebutuhan sekitar 35 personel tambahan untuk memenuhi formasi PPK Tipe C. Ke depan, BPSDM Jawa Barat siap melanjutkan kolaborasi guna mendukung peningkatan kompetensi ASN, termasuk untuk PPK Tipe B.

“Dengan terpenuhinya kebutuhan personel PPK, baik Tipe C maupun Tipe B, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan dapat berjalan lebih cepat, akuntabel, dan tepat waktu,” kata Asep.

Ia menambahkan, ketersediaan SDM yang kompeten di bidang pengadaan menjadi faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.