Menteri LH Dorong Penyusunan Roadmap Penanganan Sampah di Kalimantan Selatan

<p>BANJARBARU – Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup &lpar;BPLH&rpar;&comma; Hanif Faisol Nurofiq&comma; meminta pemerintah daerah di Kalimantan Selatan untuk segera menyusun roadmap penanganan sampah&period; Hal ini disampaikan Hanif dalam kunjungan kerjanya ke Kota Banjarbaru pada Kamis &lpar;28&sol;11&sol;2024&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Hanif mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang memprakarsai rapat koordinasi untuk mengatasi masalah lingkungan&comma; khususnya pengelolaan sampah&period; Ia menyoroti pentingnya roadmap yang sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sampah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Sampah adalah bayangan kita&period; Di mana kita berada&comma; pasti ada sampah yang tertinggal&period; Tantangannya adalah bagaimana mengelolanya&period; Dengan keberagaman lanskap di Kalimantan Selatan&comma; diperlukan model penyelesaian yang inovatif&comma;&&num;8221&semi; ujar Hanif&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Hanif mengungkapkan&comma; timbulan sampah di Kalimantan Selatan mencapai 700–800 ton per hari&comma; dengan banyak Tempat Pembuangan Sampah &lpar;TPS&rpar; yang hampir mencapai kapasitas maksimal&period; Meski lebih kecil dibandingkan Jakarta&comma; ia menilai pengelolaan sampah di Kalimantan Selatan masih memerlukan pembenahan mendesak&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Untuk mengatasi masalah tersebut&comma; Hanif menawarkan empat solusi&colon;<&sol;p>&NewLine;<p>1&period; Pemanfaatan Sampah menjadi RDF &lpar;Refuse-Derived Fuel&rpar; untuk bahan bakar industri semen&period;<&sol;p>&NewLine;<p>2&period; Peningkatan Bank Sampah Unit&comma; dengan mengadopsi model pengelolaan seperti yang dilakukan Kota Banjarbaru&period;<&sol;p>&NewLine;<p>3&period; Pembangunan Unit Pengelolaan Sampah Terpadu &lpar;UPST&rpar; untuk pemilahan sampah plastik&comma; kertas&comma; dan limbah organik&period;<&sol;p>&NewLine;<p>4&period; Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir &lpar;TPA&rpar; Regional untuk residu yang tidak dapat diolah lebih lanjut&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Selain itu&comma; ia menekankan pentingnya keterlibatan produsen dalam menangani sampah yang dihasilkan&comma; termasuk dari produk kemasan&period; &&num;8220&semi;Produsen harus bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan&comma; termasuk produsen air minum kemasan dan importir&comma;&&num;8221&semi; tegasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Hanif juga mengingatkan&comma; pelanggaran dalam pengelolaan sampah yang menimbulkan pencemaran lingkungan dapat dikenai sanksi pidana hingga 4 tahun penjara dan denda miliaran rupiah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kami akan mengutamakan pembinaan dan diskusi&comma; tetapi penegakan hukum tetap menjadi langkah terakhir&comma;&&num;8221&semi; pungkasnya&period;<&sol;p>&NewLine;