Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor dukung Langkah Pemkot Tertibkan Pengamen di Angkot dan Reklame Ilegal

<p>BOGOR &&num;8211&semi; Merespons berbagai keluhan warga terkait aksi pengamen di angkot dan persimpangan jalan&comma; Pemkot Bogor melakukan upaya penertiban&period; Langkah ini mendapat dukungan dari Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor&comma; Karnain Asyhar&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Karnajn berpendapat bahwa upaya penertiban aksi pengamen di Angkot dan Persimpangan Jalan adalah dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah &lpar;Perda&rpar; Kota Bogor No&period; 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Pasal 5 Ayat &lpar;1&rpar; Perda Kota Bogor No 1 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan&comma; berlalu lintas&comma; dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah Kota&&num;8221&semi; jelas Karnain&comma; Sabtu &lpar;12&sol;4&sol;2025&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Karnain melanjutkan&comma; upaya penertiban terhadap perbuatan yang mengganggu ketertiban umum&comma; termasuk kegiatan meminta-minta atau mengamen di angkot ini bisa menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penumpang&comma; mengurangi potensi kekerasan verbal atau pemaksaan oleh pengamen&comma; serta menekan eksistensi sindikat eksploitasi anak&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Selain larangan mengamen di angkot&comma; pemkot Bogor harus memberikan alternatif tempat yang menjadi aktualisasi dan ekspresi para pengamen&period; Lebih utama jika Pemkot bisa memberikan alternatif pekerjaan yang lebih produktif&comma;&&num;8221&semi; tambah Karnain&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Terkait langkah penertiban reklame ilegal oleh Pemkot Bogor&comma; Karnain Asyhar yang merupakan politisi PKS ini tegas memberikan dukungannya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Perda Kota Bogor No&period; 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame&comma; memberikan dasar hukum tentang izin&comma; ukuran&comma; zona&comma; dan pajak reklame&period; Sehingga langkah Pemkot sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku&period; Hal ini akan mengembalikan estetika kota dan ruang publik bebas polusi visual&&num;8221&semi; pungkas Karnain&period;<&sol;p>&NewLine;