Ketua DPRD : Hasil Studi IPB Bisa Menjadi Acuan Penanganan Covid

BOGOR – Pemerintah Kota Bogor bekerjasama dengan IPB University melakukan survey terhadap masyarakat Kota Bogor terkait persepsi masyarakat terhadap Covid-19.

Hasil survey ini pun dijabarkan kepada awak media di Balaikota Bogor, Minggu (15/8).

Bersama dengan Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Rektor IPB University Arif Satria beserta anggota tim survey lainnya.

Dari 20.819 responden yang mengikuti survey secara online ini, didapatkan data bahwa masyarakat meningkat kesadarannya terhadap Covid-19.

“Hasil survey ini bisa menjadi acuan untuk memperbaiki kebijakan dan langkah penanganan covid-19. Apresiasi untuk Pemkot dan IPB yang sudah melakukan studi secara maksimal. Pendekatan berbasis ilmiah sangat penting dalam pembuatan kebijakan”, jelas Atang.

Banyak indikator yang cukup menggembirakan dari hasil studi tersebut. Kesadaran akan prokes, vaksinasi, maupun kepedulian sosial yang tinggi antar warga.

Diluar catatan-catatan tersebut, Atang memberikan catatan masukan dalam 3 (tiga) hal pokok. Yaitu terkait vaksinasi, penanganan masalah sosial ekonomi, dan penanganan masalah kesehatan serta pendidikan.

Dari sisi vaksinasi, sebanyak 85 persen sudah mengikuti vaksinasi. Mereka mengeluhkan masalah kerumunan dan jarak lokasi vaksinasi menjadi salah satu pembatas yang belum vaksinasi. “Memperbanyak lokasi vaksinasi yang mendekat ke wilayah dan pengaturan jam kehadiran penting dilakukan”, imbuh Atang.

“Selanjutnya, perlu studi lanjutan untuk memotret warga yang belum vaksin. Karena respondennya mayoritas yang sudah vaksin. Sedangkan yang belum vaksin, belum tercapture secara rinci. Ini penting untuk mencarikan solusi atas kendala yang dihadapi warga yang belum vaksin”, ungkapnya.

Nantinya data tersebut akan berguna untuk memaksimalkan program vaksinasi.

*Masalah Sosial Ekonomi*

Dari data survey tersebut juga diketahui bahwa masalah ekonomi dan sosial masih menjadi persoalan bagi masyarakat Kota Bogor.

Karena sebanyak 65 persen warga mengalami penurunan pendapatan selama pemberlakuan PPKM. Tak hanya itu, sebanyak 41 persen responden juga mengakui kehilangan pekerjaan akibat penerapan PPKM.

“Masalah ini perlu segera dicarikan jalan keluarnya. DPRD Kota Bogor bersama Bappeda dan TAPD Kota Bogor bisa merumuskan kebijakan untuk menangani masalah ini. Mumpung kita sedang membahas anggaran. Agar tepat kebijakannya. Jangka pendek perlu ada solusi cepat. Jangka menengah panjangnya perlu kebijakan yang strategis”, jelasnya.

*Kesehatan dan Pendidikan*

Terakhir, data dari IPB University menunjukkan munculnya penyakit baru di masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung. Yaitu penyakit mental dan hipertensi.

“Data penyakit yang diderita sebelum dan sesudah covid, data penerima vaksinasi, data masalah warga yang belum vaksinasi menjadi data penting untuk pelayanan kesehatan”, ungkap Atang.

Lebih lanjut, Atang pun meminta kepada tim Pemerintah dan IPB University, jika ada survey lanjutan maka perlu menambahkan pertanyaan tentang masalah pendidikan selama pandemi.

Ia mengaku ingin mengetahui bagaimana dampak Covid-19 dan PPKM terhadap sektor pendidikan. Terutama bagi anak-anak di SD, SMP, dan SMA. Agar stakeholder di Kota Bogor bisa mendapatkan solusi untuk persoalan dunia pendidikan.

“Overall saya sangat mengapresiasi Pemkot dan IPB, sehingga semua langkah kebijakan kita akan menjadi lebih terarah dan scientific base,” pungkasnya.