Jalan Sholis Amblas Lebih Setengah Meter, Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Percepatan Perbaikan

BOGOR – Kondisi Jalan Soleh Iskandar (Sholis) yang berada di depan eks Mall Mega M mengalami kerusakan berupa badan jalan yang amblas.

Banyaknya aduan dari masyarakat yang mengeluhkan kondisi jalan, membuat Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, bersama anggota DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar dan Mardiyanto melakukan pengecekan jalan, Senin (31/8).

Atang bersama Karnain dan Mardiyanto pun melakukan pengukuran dan diketahui kedalaman jalan yang amblas mencapai 56.5 centimeter.

Dengan kondisi jalan yang semakin mengkhawatirkan karena semakin ambles dan banyaknya retakan di badan jalan, Atang meminta kepada Kementerian PUPR yang diwakili oleh Kepala Staf PPK 5.2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat Kemen PUPR Arimi Indira agar melakukan penanganan dan perbaikan agar tidak memakan korban.

“Langkah taktis yang harus cepat dilakukan adalah sterilisasi satu jalur oleh Dishub untuk pengamanan”, jelas Atang.

Kedua, hasil komunikasi dengan pihak KemenPUPR, akan dilakukan langkah penanganan sementara melalui pemasangan plat baja. “Sambil menunggu penghitungan, penganggaran, dan pelaksanaan perbaikan dari Pusat, direncanakan untuk dipasang plat baja untuk mengurangi tekanan beban oleh KemenPUPR”, tambah Atang.

Selain melakukan pengukuran jalan yang amblas, Atang bersama Indira juga melakukan pengecekan terhadap bagian bawah jalan yang merupakan aliran Sungai Cipakancilan.

Dari hasil pengecekan diketahui adanya retakan pada tanggul penahan tanah (TPT) yang berada dibawah jalan.

“Secara kasat mata tanggul penahan tanah sudah ada doyong ke luar, dan ada retakan, sedangkan beban jalan berat sehingga tanah bergeser,” jelas Atang.

Lebih lanjut, untuk mempercepat proses perbaikan jalan, Atang mengaku akan membuka komunikasi dengan Komisi V DPR-RI untuk membantu mendorong Pemerintah Pusat melaksanakan perbaikan sesegera mungkin.

“Intinya DPRD akan membantu Pemkot, berkoordinasi dengan pemerintah pusat (PUPR). Kami juga akan berkoordinasi dengan Komisi 5 DPR RI agar menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Langkah KemenPUPR

Dilokasi yang sama, Kepala Pengawas Lapangan PPK 5.2 Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat Kemen PUPR, Arimi Indira Suralena mengatakan, pihaknya akan melakukan survey dan pengujian lebih lanjut untuk dapat dicarikan penanganan yang tepat dari masalah penurunan jalan tersebut.

Indri menyebutkan, beberapa alternatif penanganan sementara yang mungkin dilakukan yaitu retak pada jalan ditutup dengan Asphalt Sealant agar air tidak masuk kedalam timbunan. Bisa juga dengan pemasangan plat baja untuk membantu mengurangi beban dinding penahan tanah.

“Besok pagi tim teknis kami akan melihat dan melakukan survey serta pengujian lebih lanjut untuk segera direncanakan penanganannya,” ujar Indri.

Sementara itu, sambung dia, terkait penanganan permanen hal itu sedang dalam pengajuan. Setelah ditinjau oleh tim teknis dari Kemen PUPR, rencananya penanganan permanen bisa dilaksanakan tahun ini atau pada 2022.

“Kemudian penanganan permanen, sedang diajukan. Apakah akan dilaksanakan tahun ini atau tahun depan,” ucapnya.

Terkait adanya penurunan tanah di sisi pembatas jalan sebelah kanan, Indri menjelaskan, hal itu terjadi lantaran dinding penahan tanah sudah tidak kuat. Sehingga, tanah mengalami penurunan dan berdampak pada jalan tersebut.

“Penurunan tanah ada sekitar 56.5 centimeter. Nanti akan dicek apakah dinding penahannya masih kuat. Penanganan sementara juga akan dibicarakan lebih lanjut,” pungkasnya.