DPRD Jabarkan Pentingnya Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dalam Raker ke-2 PWI Kota Bogor

<p class&equals;"p1">BOGOR &&num;8211&semi; Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah &lpar;DPRD&rpar; Kota Bogor yakni Wakil Ketua I&comma; Jenal Mutaqin dan Wakil Ketua II&comma; Dadang I&period; Danubrata menjabarkan Peraturan Daerah &lpar;Perda&rpar; Kota Bogor Nomor 3 tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin&period;<&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1"><span class&equals;"s1">Penjabaran perda yang dilakukan wakil rakyat tersebut masih dalam rangkaian Rapat Kerja &lpar;Raker&rpar; ke-2 Persatuan Wartawan Indonesia &lpar;PWI&rpar; Kota Bogor di aula Graha Pakuan Siliwangi&comma; Universitas Pakuan pada Sabtu&comma; 3 September 2022&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1"><span class&equals;"s1">Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor&comma; Jenal Mutaqin mengatakan&comma; Perda nomor 3 tahun 2015 ini sangat penting dan strategis&comma; terlebih dapat bermanfaat bagi masyarakat misal pendampingan hukum terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat seperti masalah perdata&comma; pidana dan sebagainya&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1"><span class&equals;"s1">&&num;8220&semi;Urgensinya hari ini yang mengusulkan ada sekitar 68 LBH sementara penanganan kasus dari pemerintah ini terhadap pemberi bantuan hukumnya baru 30&period; Terkendalanya apa&quest; Apakah anggaran atau LBHnya kurang&quest; ternyata memang baru satu LBH yang bermitra dengan Pemkot Bogor dan itu dari tahun 2015 sejak perda ini dibuat&comma;&&num;8221&semi; ucap Jenal&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1"><span class&equals;"s1">Menurut politisi dari Partai Gerindra ini&comma; dari tahun 2020 LBH ada yang bermitra dengan pemkot dari Kabupaten Bogor sebanyak dua LBH&comma; tetapi sekarang sudah tidak bermitra sehingga di Kota Bogor hanya ada satu&period; <&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1"><span class&equals;"s1">Jenal menyayangkan&comma; mengingat Perda tersebut bagus&comma; tetapi kendalanya ada di jumlah LBH yang masih minim bermitra dengan pemerintah karena harus terakreditasi departemen hukum dan HAM&period; Ditambah&comma; lanjut Jenal&comma; memang anggarannya terbatas maksimal penanganan satu kasus senilai Rp10 juta untuk LBH&period; <&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1"><span class&equals;"s1">&&num;8220&semi;Idealnya LBH itu tidak hanya satu advokat&comma; biasanya ada beberapa advokat sehingga minimal ada 3-5 advokat yang menangani kasus&comma; misal ada 70 kasus namun LBHnya terbatas&comma; ini yang jadi menghambat waktu&comma;&&num;8221&semi; ungkap Kang JM sapaan karibnya&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1"><span class&equals;"s1">Kang JM menambahkan&comma; pemkot perlu hyperaktif jemput bola&comma; menawarkan diri kepada LBH lainnya terkait ada perda yang bagus untuk masyarakat&period; <&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1"><span class&equals;"s1">&&num;8220&semi;Saya harap pemkot yang harus jemput bola seperti mengundang Peradi atau LBH lainnya dengan menyampaikan program bagus&comma; termasuk anggarannya terbatas namun manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat&comma; membantu mereka dari segi pendampingan hukum&comma;&&num;8221&semi; katanya&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p class&equals;"p1"><span class&equals;"s1">Untuk diketahui&comma; ada empat indikator yang mendorong atau yang menjadi alasan bagaimana perda ini bisa muncul di Kota Bogor berdasarkan Peraturan Pemerintah &lpar;PP&rpar; Kemendagri tahun 2012-2018&period; Pertama adalah perintah Undang-Undang Dasar &lpar;UUD&rpar;&period; Kedua&comma; pelaksanaan daerah&comma; Ketiga&comma; pelaksaan daerah dan juga bantuan daerah&comma; terakhir adanya aspirasi masyarakat&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;