Dorong Demokrasi Hijau, Pengamat Minta Revisi Aturan dari Hulu ke Hilir

BOGOR – Ketua Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, mengajak masyarakat untuk menciptakan “green demokrasi” dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Hal ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Mendorong Green Democratic dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 untuk Mendukung Terwujudnya Ekonomi Hijau di Indonesia,” yang digelar di Sekretariat Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF), Jalan Sempur Kaler No. 62, Kecamatan Bogor Tengah, pada Kamis (11/07/2024) siang.

Yusfitriadi menekankan bahwa masyarakat tidak hanya harus fokus pada siapa yang menang dan kalah dalam Pilkada, tetapi juga pada proses pemilihan itu sendiri.

“Faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan harus diperhatikan, apakah karena money politik atau pendanaan dari pengusaha yang bisa merusak lingkungan,” ujar Yusfitriadi.

Ia menekankan pentingnya demokrasi yang tidak merugikan siapapun dan tidak merusak lingkungan.

Dalam paparannya, Yusfitriadi menjelaskan bahwa demokrasi hijau adalah konsep yang luhur, dimana demokrasi dibangun dengan nilai-nilai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Ia juga mengkritik penggunaan alat peraga kampanye (APK) yang merusak lingkungan dan mengganggu ketertiban umum.

Sementara itu, Koordinator Komunitas Pemilu Bersih, Jeirry Sumampow, menyoroti desain pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

“Saat ini banyak lips service dalam pengelolaan sampah. Pembangunan fisik yang cepat memicu permasalahan lingkungan,” katanya.

Ia juga mengkritik pemindahan ibu kota yang membabat ratusan hektare hutan.

Direktur IWGFF, Willem Pattinasarany, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen mendorong ekonomi hijau dan sumber dana kampanye yang bersih dalam Pilkada.

“Kami ingin kandidat memahami pentingnya dana hijau dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Prayoga dari mengungkapkan bahwa masa transisi pemerintahan sering digunakan untuk obral izin yang merusak hutan.

“Di akhir masa pemerintahan, izin untuk kawasan hutan seringkali melonjak tinggi, yang berpotensi merusak lingkungan,” jelasnya.

Diskusi ini menegaskan pentingnya green demokrasi dalam Pilkada 2024 sebagai langkah awal menuju pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan di Indonesia.