Bogor

Dishub Kota Bogor Matangkan Rencana Pengadaan Mobil Dinas Listrik Wali Kota

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mematangkan rencana ngaspalnya berbasis kendaraan listrik di Kota Bogor. Diantaranya pengadaan bus hingga mobil dinas berbasis listrik.

Namun rencana tersebut tidak akan terlaksana pada tahun ini. Sebab, terkendala proses penganggaran. Sehingga paling cepat, rencana pengadaan kendaraan listrik baru terealisasi pada 2023.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Eko Prabowo, pengadaan kendaraan listrik di Kota Bogor sebagai langkah penerapan Instruksi Presiden (Inpres) terkait kendaraan berbasis listrik.

Termasuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan berbasis listrik.

Pihaknya pun menyiapkan berbagai rencana agar Kota Bogor siap dalam menerapkan inpres tersebut.

Salah satunya pengadaan bus listrik, yang mulai dikomunikasikan dan dipetakan bersama Perumda Transportasi Pakuan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga.

“Kita sudah koordinasikan. Kami jembatani Perumda Transportasi Pakuan (PTP) dengan pihak ketiga, di mana satu bus milik PTP akan diubah menjadi bus listrik,” katanya kepada Metropolitan.id, Rabu (21/9).

Awalnya, pihaknya sudah berencana membeli bus listrik pada APBD Perubahan 2022. Sayangnya, proses administrasi dan waktu pengadaan disebut tidak mencukupi.

“Saya minta itu harus e-katalog prosesnya. Kita nggak berani (kalau tidak e-katalog) karena mahal ya, satu unit itu sekitar Rp3,3 sampai Rp3,6 miliar,” tandasnya.

“Cuma waktunya nggak mungkin karena saat mulai pesan, makan waktu sampai 26 minggu. Padahal (anggaran) perubahan itu maksimal 8 pekan sampai November. Jadi tahun ini kita breakdown dulu,” imbuh Danjen, sapaan karibnya.

Selain bus listrik, Kota Bogor juga berencana mengadakan kendaraan dinas listrik. Baik untuk operasional Dishub, hingga mobil dinas untuk wali kota, wakil wali kota hingga Sekretaris Daerah (Sekda).

“Kalau kami paling untuk kendaraan patroli. Nah untuk mobil dinas pimpinan, itu ada di Bagian Umum Setda. Untuk pak wali, pak wakil (wali kota) atau sekda. Kita sudah nyari-nyari, misalnya Hyundai, tapi kalau nggak ada e-katalog-nya ya kita nggak berani. Kita mau lewat e-katalog, kalau tersedia, ya kita bisa beli satu atau dua mobil. Yang jelas rencana itu sudah kita siapkan,” tutup Danjen.

Recent Posts

PNM Berangkatkan Ratusan Pemudik BUMN 2025

Jakarta, 27 Maret 2025 - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung…

6 hari ago

Wali Kota Bogor Bentuk Satgas Pemberantasan Premanisme

BOGOR - Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme Kota Bogor resmi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK)…

6 hari ago

Sidak Pasar Jambu Dua, Dedie Rachim Pantau Stabilitas Harga dan Distribusi Pangan

BOGOR - Empat hari menjelang Idulfitri 1446 Hijriah Tahun 2025, Wali Kota Bogor, Dedie Rachim,…

6 hari ago

Abaya Jadi Tren Busana Lebaran, Batik Neng Geulis Hadirkan Koleksi Spesial

BOGOR – Perayaan Idulfitri 1446 Hijriah semakin dekat, menjadi momen penting bagi desainer fesyen untuk…

6 hari ago

Tips Kelola Kesehatan Mental di Tempat Kerja

BOGOR — Lingkungan kerja terkadang dapat memberi pengaruh pada kesehatan mental. Pemicunya adalah beban kerja…

6 hari ago

RSUD Kota Bogor Tegaskan Komitmennya: THR Berdasarkan Aturan dan Fokus pada Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BOGOR — "Hanya pohon yang banyak buahnya yang akan sering dilempari batu." Ungkapan ini mencerminkan…

6 hari ago

This website uses cookies.