Denny Mulyadi Tekankan Standar Pelayanan Publik Harus Jelas

<p>BOGOR &&num;8211&semi; Sekretaris Daerah &lpar;Sekda&rpar; Kota Bogor&comma; Denny Mulyadi&comma; meminta jajaran Pemerintah Kota &lpar;Pemkot&rpar; Bogor untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik&period; Capaian positif dalam berbagai penilaian standar pelayanan harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan tidak membuat jajaran pemerintah berpuas diri&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik &lpar;FKP&rpar; Pelayanan Publik Dinas Sosial &lpar;Dinsos&rpar; Kota Bogor Tahun 2026 yang membahas Standar Operasional Prosedur &lpar;SOP&rpar; dan Standar Pelayanan di Paseban Sri Baduga&comma; Balai Kota Bogor&comma; Kamis &lpar;12&sol;11&sol;2026&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia mengatakan&comma; forum konsultasi publik merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus ruang bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam penyusunan maupun penyempurnaan regulasi pelayanan publik&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kegiatan forum konsultasi publik merupakan amanah dari undang-undang&period; Setiap pelayanan publik harus memiliki standar yang jelas&period; Peran serta bapak dan ibu sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan atau input agar regulasi yang disusun dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor&period; Harapan saya&comma; kehadiran bapak dan ibu dapat memberikan warna dan kontribusi dalam penyusunan regulasi ini&comma;&&num;8221&semi; kata Denny Mulyadi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menambahkan&comma; di tengah perkembangan pelayanan publik yang semakin berbasis digital&comma; masyarakat harus mendapatkan layanan yang lebih mudah dan cepat&period; Karena itu&comma; penyusunan SOP perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan berjalan secara terukur dan tepat sasaran&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam forum tersebut&comma; terdapat empat fokus penyempurnaan SOP yang dibahas&period; Pertama&comma; layanan sigap bencana untuk memastikan kecepatan dan ketepatan respons tanggap darurat&comma; sehingga penanganan bencana dapat terkoordinasi dengan baik&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kedua&comma; aksara disabilitas yang menitikberatkan pada akurasi dan sinkronisasi data pelayanan bagi penyandang disabilitas&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Fokus kedua ini harus memberikan komitmen untuk mewujudkan layanan inklusif berbasis data yang valid dan terbarukan guna mengoptimalkan kesejahteraan penyandang disabilitas&comma; termasuk SOP-nya&comma;&&num;8221&semi; tegasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurutnya&comma; data penyandang disabilitas harus tervalidasi dan terstruktur agar berbagai bentuk intervensi pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ketiga&comma; penyempurnaan SOP Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga &lpar;LK3&rpar; dalam memberikan pendampingan terhadap permasalahan psikososial serta penertiban tata kelola perizinan Pengumpulan Uang atau Barang &lpar;PUB&rpar; agar berjalan transparan dan mampu menjaga kepercayaan publik&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Keempat&comma; penyempurnaan SOP Penerima Bantuan Iuran &lpar;PBI&rpar;&comma; ground check&comma; dan perwalian anak dalam rangka meningkatkan kualitas verifikasi peserta&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Denny Mulyadi secara khusus menyoroti pentingnya kesepakatan dan ketepatan dalam proses verifikasi serta validasi data penerima PBI&period; Menurutnya&comma; Pemkot Bogor mengalokasikan anggaran yang cukup besar setiap tahun untuk program tersebut sehingga diperlukan SOP yang jelas agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Untuk jajaran Dinsos Kota Bogor dan perangkat daerah Pemkot Bogor&comma; mari kita tindak lanjuti hasil forum konsultasi ini melalui tahapan-tahapan yang jelas&period; Masukan yang diberikan harus benar-benar dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pelayanan publik&comma;&&num;8221&semi; ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;