Buntut dari Bencana Banjir Jabodetabek, Empat Wisata di Puncak Disegel Kementerian Lingkungan Hidup

<p>BOGOR – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup &lpar;LH&sol;BPLH&rpar;&comma; Hanif Faisol Nurofiq&comma; bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan&comma; Zulkifli Hasan&comma; dan Gubernur Jawa Barat&comma; Dedi Mulyadi&comma; melakukan penyegelan terhadap empat tempat wisata di kawasan Puncak&comma; Kabupaten Bogor pada Kamis &lpar;6&sol;3&sol;2025&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p>Penyegelan ini dilakukan karena tempat-tempat wisata tersebut diduga berkontribusi terhadap bencana banjir yang melanda kawasan Puncak beberapa waktu lalu&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menko Bidang Pangan&comma; Zulkifli Hasan&comma; menegaskan bahwa penyegelan ini adalah langkah terakhir setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai dampak banjir yang terjadi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Ini penyegelan yang terakhir&period; Tadi ada tiga lokasi di Puncak Pass yang kami segel sebagai tindak lanjut aduan masyarakat dan dampak banjir&period; Langkah ini juga sebagai upaya penegakan hukum yang berlaku&comma;&&num;8221&semi; ujar Zulkifli Hasan<&sol;p>&NewLine;<p>Sementara itu&comma; Menteri LH&sol;Kepala BPLH&comma; Hanif Faisol Nurofiq&comma; menyebut bahwa telah ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang mengarah pada tindak pidana&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kami akan menuntut dua hal terhadap semua tenan yang disegel&period; Pertama&comma; dari sisi pidana&comma; berdasarkan penyelidikan&comma; mereka berkontribusi menyebabkan banjir yang mengakibatkan kerugian besar dan menelan satu korban jiwa&period; Kedua&comma; kami akan mendalami perubahan tata ruang yang terjadi&comma;&&num;8221&semi; jelas Hanif Faisol&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Hanif juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tidak bisa tinggal diam dalam menghadapi kejadian yang terus berulang&period; Ia menekankan pentingnya langkah serius dalam menangani perubahan tata ruang di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai &lpar;DAS&rpar; Ciliwung&comma; yang luasnya mencapai 38&period;500 hektare&comma; dengan segmen hulu seluas 15&period;000 hektare&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menjelaskan bahwa intensitas hujan tinggi pada 28 Februari hingga 2 Maret lalu menyebabkan banjir besar dengan curah hujan mencapai 247 milimeter dalam tiga hari&period; Hal ini berakibat pada turunnya sekitar 35 juta meter kubik air yang tidak tertahan akibat perubahan lanskap dan tata ruang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Dulu kawasan ini masih hutan lindung dan konservasi badan air&period; Namun&comma; berdasarkan Perda Jawa Barat Tahun 2022&comma; fungsinya diubah menjadi kawasan pertanian dan permukiman&period; Inilah yang menyebabkan dampak lingkungan semakin besar&comma;&&num;8221&semi; katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Selain itu&comma; Hanif menegaskan bahwa pihaknya akan mengoreksi tata ruang di wilayah tersebut karena ekspansi permukiman yang semakin tidak terkendali&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Tahun 2010&comma; luas permukiman hanya 500 hektare&period; Sekarang sudah mencapai 1&period;500 hektare&comma; dan sebagian besar resort-resort dibangun di badan air&period; Saya sudah perintahkan Deputi Penegakan Hukum untuk menyelesaikan semua tenan di segmen hulu&comma; termasuk penyegelan dan pemrosesan hukum lebih lanjut&comma;&&num;8221&semi; tegasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Di tempat yang sama&comma; Gubernur Jawa Barat&comma; Dedi Mulyadi&comma; memastikan bahwa Pemprov Jabar akan mencabut Perda terkait perubahan tata ruang yang menyebabkan permasalahan ini&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kita akan cabut Perda tersebut dan mengembalikan kondisi alam Jawa Barat seperti semula&comma; sesuai aspek penataan ruang yang menjamin keselamatan warga&period; Ini bukan hanya untuk warga Jawa Barat&comma; tetapi juga warga DKI Jakarta&comma; karena Jabar adalah pintu gerbang air menuju Jakarta&comma;&&num;8221&semi; ujar Dedi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dedi juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah pembangunan vila dan bangunan sejenis di kawasan Puncak yang semakin memperparah kondisi lingkungan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Paling utama warga Jakarta jangan lagi bangun bangunan vila dan sejenisnya di puncak&comma;&&num;8221&semi; pungkasnya&period;<&sol;p>&NewLine;