Bima Beberkan Acuan Perubahan RPJMD Kota Bogor 2019-2024

BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto membuka acara sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan 2019-2024 di Hotel Salak Heritage, Kecamatan Bogor Tengah pada Selasa (26/7/2022) siang. Bima berjanji bersama wakilnya Dedie A Rachim akan merealisasikan janji politik dan program prioritas yang memungkinkan bisa selesai tahun 2023.

Bima mengatakan, ada tiga hal yang mendasari RPJMD, pertama pandemi Covid-19, kedua penyesuaian regulasi pusat juga mengubah target di daerah dan yang ketiga adalah aspirasi.

Tapi, lanjut Bim, dari ketiga hal tersebut tidak boleh jauh dengan janji-janji kampanye. Tetapi disesuaikan, mana janji kampanye yang bisa bergeser mana janji yang tetap harus berjalan.

“Jadi saya minta, saya tugaskan semuanya ASN itu diujung 2024 itu jelas. Mana target yang meleset mana yang tercapai, dan saya minta juga semuanya all out. Berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai 31 desember 2023 untuk memaksimalkan target-target kami. Saya juga bersama pak Dedie akan sampai titik darah penghabisan,” terang Bima.

Bima menjelaskan, perubahan APBD, dilihat dari program prioritas dan tahapan-tahapannya. Mana untuk infrastruktur, fokus penyelesaian Masjid Agung, kemudian pedestrianisasi dan yang diperlukan untuk konversi angkot.

“Ya, kami fokuskan semuanya pada program prioritas,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi. Menurutnya, aspek regulasi serta aturan pemerintah pusat menjadi acuan dalam perubahan RPJMD.

“Kemudian, aspek teknisnya lebih banyak ke penyesuaian Covid-19. Di RPJMD awal 2019 kami belum memasukan Covid-19, mulai dari kondisi preventif sampai kuratif. Seperti penanganan Covid-19, penanganan vaksinasi itu kemudian dimasukan. Kemudian adaptasi kebiasaan baru di sektor pendidikan dan beberapa target indikator makro yang terpengaruh oleh kondisi Covid-19,” tuturnya.

Rudy menerangkan, ada beberapa hal yang terkait dengan usulan-usulan yang sebelumnya belum masuk ke dalam RPJMD. Dari aspek janji politik tentu visi misi tidak berubah, visi misi janji politik yang disampaikan kepala daerah tidak berubah.

“Tadi saya sampaikan janji politik pencapaiannya mulai dari Bogor lancar, Bogor motekar, Bogor samawa, Bogor merenah, sama abdi bogor dan beberapa target sudah dilakukan. Beberapa target on target pencapaiannya sampai target yang ditetapkan,” terangnya.

Rudy menncontohkan, terkait fly over jalan RE Martadinata dan Kebon Pedes. Untuk RE Martadinata sudah terimplementasi, kemudian Kebon Pedes sudah diajukan DED nya di PUPR. Kemudian mengajukan ke Provinsi Jawa Barat di tahun 2023 usulannya tapi tidak bisa terakomodir karena proses perencanaan dan pembebasan lahan belum selesai.

“Yang kedua aspek karena kewenangan, jalan kebon pedes dan pemuda itu kewenangan Provinsi Jawa Barat. Tapi kemudian kami realistis ingin menyelesaikan Bogor lancar, itu salah satunya penyelesaian jembatan otista. yang sekarang menjadi titik bottleneck kemacetan di pusat kota. Itu memang tidak ada pada janji politik, tapi itu kami upayakan oleh kita sebagai target yang realistis,” jelasnya.

Rudy memaparkan, untuk pembebasan lahannya sudah dilakukan perencanaannya sudah selesai dan kini tengah berproses untuk pengajuan ke provinsi.

“Nah di LKPD 2023 Provinsi sudah masuk usulan mengenai otista dengan usulan anggaran Rp52,5 miliar. Semoga ini terealisasi di APBD Provinsi Jawa Barat sehingga 2023 penyelesaian Otista menjadi salah satu titik pengurai kemacetan bisa terlaksana itu kondisi yang ada,” tuturnya.

“Ya usulan paling urgent kami prioritaskan itu di Otista itu. Selain program-program lain yang coba kami upayakan bisa diselesaikan penataan angkutan kota melalui rerouting, melalui shifting, melalui kompensasi yang saat ini juga kita upayakan agar penataan transportasi lebih terpadu. Kemudian yang lain terkait keterpaduan stasiun kereta saya kira sudah melihat hasilnya. Dimana, dari alun alun dengan stasiun sudah terintegrasi. Itu pun sedang kita upayakan,” kata Rudi, menjelaskan.

Lebih lanjut ia mengatakan, program yang masih on progres adalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari 20ribu target, setidaknya 17 ribu telah diakomodir. “Tahun ini 6 ribu dan tahun depan masih dianggarkan untuk RTLH tersebut. Itu progres progres yang dilakukan. Kemarin pak wakil menitipkan Dua PR Target yang harus diselesaikan. Salah satunya penanganan PKL yang masih belum terpenuhi dari janji politiknya,” kata dia.

“Kemudian yang saya jelaskan indikator makro pembangunan kota. Indikator pembangunan makro kota itu ada laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, ada kemiskinan dan ada generasio. Nah yang terkait dengan kemiskinan tentu sangat terpengaruh dengan kondisi Covid-19,” tuturnya.

Rudy juga mengatakan, kalau dilihat trennya dari 2015-2019 Kota Bogor turun terus sampai angka 5 persen. Kemudian naik di angka 6-7 persen, itu karena pengaruh akses ke ekonomi. Tingkat pengangguran sudah di 9 persen, naik 3,5 persen dan itu karena kondisi bukan pada sektor yang padat karya, tapi sektor jasa yang terpengaruh oleh pembatasan saat itu.

“Kan ini proses recovery pemulihan yang harus dilakukan oleh kamj supaya kembali ke normal. Saya ingatkan kembali kondisinya grafik secara umum Covid-19 kami berat di Juli 2021, kemudian Februari 2022 sedang naik lagi. Mudah-mudahan tidak ada pembatasan lagi sehingga on the track kami untuk perbaikan ekonomi,” pungkasnya.