Masjid Agung

Bima Arya Minta Pembangunan Lanjutan Masjid Agung Harus Tepat Waktu

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali melanjutkan pembangunan Masjid Agung Kota Bogor di tahun 2023.

Pembangunan (lanjutan) Masjid Agung di awal dengan ekspose perencanaan dan item-item yang akan dikerjakan oleh pihak kontraktor dalam penuntasan pembangunan Masjid Agung tahun anggaran 2023 di ruang utama Masjid Agung, Rabu (22/2/2022).

Wali Kota Bogor, Bima Arya meminta agar tidak ada keterlambatan pengerjaan seluruh proses agar dikerjakan secara on time atau tepat waktu.

“Penuntasan tempat ini Masjid Agung yang terintegrasi dengan Alun-alun saya minta pengajuannya tepat waktu” katanya.

Bima Arya juga meminta agar Dinas PUPR segera melakukan koordinasi dengan pihak DKM terkait item-item yang akan dikerjakan dalam perencanaan lanjutan pembangunan Masjid Agung.

Ekspose pembangunan yang dilakukan oleh Konsultan Perencanaan, Fauzan dan Winarto ini dilakukan dengan memaparkan area kerja, item yang akan dikerjakan serta gambaran keseluruhan masjid yang ditampilkan dalam gambar digital tiga dimensi.

Nantinya Masjid Agung Kota Bogor ini akan terintegrasi dengan Blok F, Alun-alun Kota Bogor, fasilitas menara, penataan interior dan sebagainya.

Setelah pembangunan Masjid Agung ini tuntas, nantinya seluruh sudut luar area masjid bisa terlihat dari berbagai sisi.

Sekretaris Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina mengatakan, ekspose dilakukan oleh konsultan perencana yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang desain Masjid.

Penuntasan Masjid Agung ini kata Rena, menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan.

“Dengan ekspose ini pak wali dan pak wakil jadi tahu apa yang akan dikerjakan. Komunikasi ini dilakukan sejak awal untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.

Sehingga lanjut Rena, proses dan progres pembangunan masjid nantinya bisa diawasi dan dikawal bersama hingga selesai tepat waktu.

“Ini salah satu strategi kita mengkomunikasikan sejak awal, mulai dari perencanaan kemudian segi pengawasan sudah kita komunikasikan sejak awal, komunikasi terkait dengan rencana kerja timeline kita harus tahu semua. Jadi kita sama-sama bisa mengontrol dan mengawasi,” tegasnya.

Recent Posts

Politisi PDI Perjuangan Minta Realisasi Nyata Soal Rencana Pemerintah Hapus Tunggakan Iuran BPJS

BOGOR – Pemerintah pusat berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan mulai November 2025. Kebijakan ini…

7 jam ago

Koridor 5 dan 6 Biskita Kembali Mengaspal

BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim secara simbolis melakukan flag off kembalinya operasional…

8 jam ago

Banu Lesmana Bagaskara Apresiasi Pemerintah Pusat Hapus PPh 21 untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp10 Juta

BOGOR — Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan, Banu Lesmana Bagaskara, menyampaikan apresiasi…

4 hari ago

Wujudkan Kota Bebas Narkoba DPRD Kota Bogor Siap Sahkan Raperda P3Napza

BOGOR - Tim panitia khusus (pansus) DPRD Kota Bogor yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)…

5 hari ago

Banggar DPRD Kuliti Anggaran RSUD Kota Bogor

BOGOR - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor melanjutkan agenda rapat pembahasan KUA-PPAS 2026 dengan…

5 hari ago

Bapemperda DPRD Kota Bogor Evaluasi Dua Perda Kaitan Transportasi

BOGOR - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor melakukan…

5 hari ago

This website uses cookies.