Penulis: Menko Polhukam Lakukan Evaluasi Pembangunan Perbatasan

Menko Polhukam beserta jajaran kementerian dan pimpinan daerah terkait akan melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi pembangunan daerah perbatasan yang telah dilakukan pemerintah selama ini. Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/09) merupakan kelanjutan dari hasil tinjauan Menko Polhukam sebelumnya ke daerah-daerah perbatasan. Rakor pengendalian hari ini juga bertujuan menyusun langkah-langkah pembangunan yang implementatif suku toto sesuai dengan arah kebijakan, target kegiatan dan lokasi prioritas pembangunan kawasan perbatasan negara. Sebelumnya, kawasan perbatasan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebanyak 187 kecamatan, untuk periode pengelolaan tahun 2017-2019, termasuk keberlanjutan pembangunan 7 (tujuh) pos lintas batas negara terpadu. Rapat Koordinasi yang dilaksanakan menunjukan konsistensi pemerintah dalam meningkatkan pertahanan di areal perbatasan Indonesia. Namun bukan hanya pertahanan yang menjadi fokus pemerintah melainkan juga kesejahteraan. “Paradigma pembangunan perbatasan adalah mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi untuk peningkatan pertahanan dan mendorong kesejahteraan”, tegas Menko Polhukam di acara tersebut.